Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: Tangkapan Layar YouTube TVR Parlemen)

Jakarta – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Rapat tersebut membahas mengenai Rancangan Undang-Undang tentang penyadapan.
‎
‎Ketua Komisi III Habiburokhman mengatakan belakangan ini masyarakat menyoroti kasus penyadapan ilegal yang terjadi, salah satunya kepada Kepala Negara.
‎
‎”Dalam beberapa waktu belakangan ini perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,” kata Habiburokhman saat membuka pengantar RDP yang di gelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (16/11/2026).
‎
‎Habiburokhman juga menyebut penyadapan yang terjadi sebenernya dilakukan sebagai langkah pencegahan dan pendeteksian kejahatan namun dalam prakteknya penyadapan juga dapat digunakan sebagai suatu hal yang buruk.
‎
‎Karena alasan tersebut kata Habiburokhman, DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan proses pengaturan tentang penyadapan.
‎
‎”Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam undang-undang Dasar 1945,” ucap Habiburokhman.
‎
‎”Penyadapan merupakan kewenangan atau kegiatan yang membatasi hak asasi manusia yakni hak privasi,” tambahnya.

‎Atas dasar ini pengaturan tentang penyadapan perlu diatur dalam undang-undang sebagaimana diatur pasal 28J undang-undang Dasar 1945.
‎
‎Selain itu keputusan MK nomor 5/PUU/VIII/2010 yang menyatakan bahwa hak privasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non Delegable Rights sehingga penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara tersendiri tentang penyadapan atau perekaman untuk menghindari atau mencegah penyalahgunaan kewenangan.
‎
‎Dalam RDP ini dihadiri Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Ka Baintelkam) Polri, Komjen Dedy Kusuma Bakti. [IQT]