Jakarta — Pemerintah terus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja optimal dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Suahasil menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global saat ini masih sangat dinamis dan dipenuhi volatilitas. Pergerakan ekonomi di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat dan kawasan Eropa masih memberikan tekanan inflasi dan ketidakpastian yang berdampak pada perekonomian dunia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa indikator makroekonomi serta konsumsi masyarakat di dalam negeri sejauh ini menunjukkan ketahanan (resilience) yang cukup kuat.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kondisi ekonomi makro masih sangat resilient, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient. Jadi kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan kita dorong pertumbuhan,” ujar Suahasil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/10/2026).
Efisiensi Tanpa Menyetop Anggaran
Menghadapi sisa tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melakukan penelaahan dan efisiensi belanja. Suahasil menekankan bahwa efisiensi anggaran di akhir tahun bukanlah langkah penghentian program, melainkan upaya rutin untuk memastikan setiap rupiah belanja negara tepat sasaran dan menghasilkan output secara maksimal.
“Efisiensi anggaran itu bukan berarti menyetop anggaran. Untuk Kuartal IV (Q4) ini, APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan Kuartal IV tahun 2025 yang sebesar Rp1.200 triliun,” tegasnya.
Dengan peningkatan belanja pemerintah pada kuartal keempat tersebut, pemerintah optimistis dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat layanan publik, serta menjaga jaring pengaman sosial.
Perkuat Bansos dan Sinergi Kebijakan
Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) seperti bantuan pangan sudah mulai bergulir pada Kuartal IV/2026. Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat serta menopang tingkat konsumsi rumah tangga (government expenditure dan household consumption).
Di samping itu, Kemenkeu terus memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas sektor keuangan serta mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari sisi pengawasan mikroprudensial.
Terkait dengan postur anggaran hingga penutupan tahun, pemerintah optimistis defisit APBN akan tetap terjaga di kisaran angka yang disepakati bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Defisit APBN tetap di angka yang kita laporkan kepada Badan Anggaran di bulan Juli yang lalu, yaitu sekitar 2,85% dari PDB. Itu outlook yang kita jaga dan menjadi working agenda kita sampai dengan akhir tahun,” pungkas Suahasil. [KS]
