Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan strategis yang menjadi perhatian utama Dewan Perwakilan Rakyat pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025. Isu-isu tersebut mencakup persoalan ojek online (ojol), tingginya angka pengangguran, hingga pengaruh konflik global terhadap kondisi ekonomi nasional.
Puan menyampaikan hal itu dalam pembukaan masa persidangan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/6/2025).
Ia menekankan bahwa DPR senantiasa memberikan perhatian terhadap isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja, permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025,” kata Puan.
Puan juga menambahkan bahwa DPR akan memperhatikan beragam persoalan lainnya, termasuk kebijakan ekonomi dan persoalan diplomatik.
“Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, permasalahan ojek online, pengoplosan gas bersubsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik, dan posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Puan menjelaskan bahwa DPR akan melanjutkan pembahasan terhadap delapan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I. RUU tersebut terdiri dari tiga usulan DPR, tiga dari pemerintah, dan dua dari daftar kumulatif terbuka.
Sebagian besar, yaitu tujuh RUU, merupakan lanjutan dari masa keanggotaan DPR sebelumnya. Puan menegaskan bahwa pembahasan akan dilakukan secara terbuka.
“Pembentukan suatu undang-undang, tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam Undang Undang. Oleh karena itu perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan Undang Undang,” tuturnya.
Di masa sidang ini, DPR juga akan memulai tahapan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 serta membahas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024. Puan turut menyoroti kondisi ekonomi global yang dinamis dan penuh ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan geo-ekonomi.
“Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional,” papar Puan.
Ia menegaskan pentingnya kerangka ekonomi 2026 memuat strategi antisipatif terhadap dinamika dalam negeri maupun internasional.
“KEM-PPKF Tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Di sisi lain, dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemen, Puan menyebut DPR akan menerima kunjungan dari sejumlah duta besar negara sahabat serta merencanakan kunjungan kerja ke berbagai negara seperti Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Tiongkok, dan Jepang.
Menutup pernyataannya, Puan mengajak publik untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan pelaksanaan fungsi DPR secara aktif dan sesuai prosedur.
“Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan,” pungkasnya. [IQT]
