Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan.(Merdeka/Bachtiarudin Alam)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan melaksanakan uji coba pengecekan kelayakan angkutan pariwisata, khususnya bus, di enam provinsi di Indonesia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa uji coba ini akan dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

“Kami akan membentuk 6 kabupaten sebagai piloting untuk dilakukan suatu penataan, evaluasi, bahkan kita memberikan teknik ataupun cara melakukan pengecekan rampcheck,” kata Budi di Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Pemilihan keenam provinsi tersebut didasarkan pada tingginya jumlah angkutan pariwisata di wilayah tersebut. Meskipun uji coba baru dilakukan di enam provinsi, kegiatan ini direncanakan untuk diperluas ke seluruh wilayah Indonesia dalam waktu dekat.

“Ya pada dasarnya enam provinsi itu adalah yang mewakili yang jumlahnya besar, tapi itu adalah satu tahapan dengan waktu yang pendek kita akan melakukan kegiatan di seluruh Indonesia,” jelas Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan menegaskan bahwa Korps Bhayangkara siap bekerja sama dengan Kemenhub dalam pengecekan bersama di enam wilayah tersebut.

Pihak kepolisian telah melakukan rapat bersama kepolisian wilayah untuk menangani permasalahan bus pariwisata.

“Salah satunya adalah untuk penanganan bus wisata di enam kabupaten ya, ini menjadi piloting yang sebenarnya ini juga akan dilaksanakan di kabupaten yang lain,” tegas Aan.

Ia memastikan bahwa pihaknya akan menegakkan aturan secara tegas apabila ada bus yang melanggar. Pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pool bus di kota kabupaten hingga operasional di lapangan.

“Untuk menangani masalah bus pariwisata maupun bus umum yang ada, mulai dari hulu artinya mulai dari pool bus yang ada di kota kabupaten sampai dengan ke hilir,” pungkasnya.

Uji coba ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan angkutan pariwisata di Indonesia, serta menjadi model untuk diterapkan di wilayah lainnya di masa mendatang. [UN]