KOMISI Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan presiden (Piplres) 2024. Keputusan penetapan dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).
“Komisi Pemilihan Umum menetapkan capres dan cawapres nomor 2 Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029,” kata Hasyim.
Prabowo-Gibran dinyatakan memenangkan Pilpres 2024 dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Sementara pasangan calon lain, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Kemudian, Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional.
Rapat pleno KPU ini dihadiri langsung oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pimpinan Kejaksaan Agung, pimpinan partai politik peserta pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR RI, parpol pengusung capres-cawapres, serta capres-cawapres nomor 1 Anies-Muhaimin.
Penetapan itu dituangkan dalam berita acara nomor 252/PL.01.9-BA-05/2024 tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilu Tahun 2024. Setelah penetapan tersebut, Prabowo dan Gibran menandatangani berita acara.
Sidang penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang dilayangkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Sebelumnya pasangan calon 01 dan 03 telah melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, kubu Anies dan Ganjar ingin MK membatalkan hasil perhitungan suara KPU terkait pemilihan presiden yang ditetapkan pada 20 Maret 2024.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Pasangan tersebut dianggap sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih lewat perolehan hasil Pemilu 2024.
Pelantikan Presiden: 20 Oktober 2024
Setelah penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, KPU akan melanjutkan ke tahapan pelantikan. Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
Berdasarkan aturan tersebut, KPU dijadwalkan akan melakukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2024 mendatang. Pasangan terpilih akan melakukan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.
“Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden: Minggu, 20 Oktober 2024,” demikian keterangan yang terlampir dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Ketua KPU Hasyim Asy’ari tertanggal 9 Juni 2022.
Tahapan pelantikan atau pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden ini menjadi tahapan terakhir dalam serangkaian penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
Persiapkan penyusunan kabinet
Usai pemilihan umum sejumlah partai yang semula berlawan dengan Capres Prabowo-Gibran mulai merapat ke kubu pemenang. Beberapa partai akan masuk dalam koalisi kubu pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. NasDem menjadi partai pertama yang bergabung.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum NasDem usai bertemu Prabowo di Jakarta Selatan, pada Kamis sore (25/4) lalu.
“NasDem menyatakan kembali menegaskan mendukung pemerintahan baru di bawah bapak Prabowo Subianto,” ungkap Surya Paloh.
PKB juga mengisyaratkan tanda merapat ke pemerintahan Prabowo. Hal tersebut terbaca dari pernyataan Ketua PKB Muhaimin Iskandar.
“Pertanyaan soal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah cetho welo-welo (sangat jelas). Sudah barang jelas, jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan,” kata Cak Imin, pada Kamis (25/4).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberi sinyal akan ‘merapat’ menjadi partai pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Petinggi PPP Ade Irfan Pulungan menyampaikan sinyal tersebut.
Pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pengurus Partai Gerindra, untuk merealisasikan kunjungan Prabowo tersebut. Ia berharap, kunjungan Prabowo dapat segera terjadi.
“Nanti kita akan membicarakan dan mendiskusikan pembangunan bangsa. Pembangunan lanjutan yang telah dilakukan pak Jokowi,” ujarnya.
“Mungkin masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu harus kita bicarakan. Tentunya tujuannya untuk kesejahteraan rakyat,” ucap Ketua Mahkamah Partai DPP PPP ini.
Dari hasil pemilihan legislatif 2024, PPP tidak lolos parliamentary threshold 4 persen, dan tidak akan mempunyai kursi wakil di DPR-RI Senayan.
Kekuatan koalisi pemerintah
Berdasarkan perhitungan KPU, terdapat delapan partai yang lolos parlemen dengan perolehan suara di atas parliamentary threshold 4 persen. Partai tersebut diantaranya adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Partai koalisi pemerintah pasangan Prabowo-Gibran di antaranya adalah Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dengan total perolehan suara gabungan partai tersebut sebesar 65.547. 525 atau setara dengan 43,18 persen.
Sedangkan, partai yang bukan koalisi dari Prabowo-Gibran yaitu PDIP, PKB, NasDem, dan PKS.
Dengan bergabungnya NasDem dan PKB maka total suara koalisi pemerintahan akan semakin kuat di legislatif, mencapai 63,46 persen.
Oposisi
Prabowo menyatakan siap mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun Indonesia. Indonesia tidak akan bisa dibendung dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak.
“Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elite Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerja sama. Kuncinya itu,” kata dia dalam kegiatan PAN di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.
Karena itu, Prabowo mengaku akan berjuang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk membangun bangsa Indonesia. Namun, semua pihak juga harus bisa diajak bekerja sama.
“Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerja sama, ya jangan mengganggu. Orang lagi pada mau kerja kok,” kata Prabowo
Ia menegaskan ingin bekerja untuk bangsa Indonesia. Pemerintahannya nanti ingin mengamankan kekayaan bangsa Indonesia.
“Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar, tidak boleh ada anak-anak yang menangis karena tidak makan. Tidak boleh,” kata Prabowo. [KS]
