Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membatalkan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Keputusan itu diambil dari hasil Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023). Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menanyakan kepada kader PSI yang hadir, ke mana arah dukungan mereka di Pilpres 2024?
Semula PSI berdasarkan hasil Rembuk Rakyat mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024, dengan Yenny Wahid sebagai cawapres. Rembuk Rakyat diadakan PSI pada Oktober 2022 lalu.
Dinamika politik berliku, PDI Perjuangan sebagai pengusung Ganjar Pranowo tidak memberi respons yang baik atas dukungan PSI. Kemudian DPP PSI bertemu dengan Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai capres partainya. Sikap politik PSI mulai berubah, mereka membatalkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo.
“Banyak yang bertanya, arah PSI ini akan ke mana? Apakah kita akan kembali dengan opsi hasil Rembuk Rakyat? Apakah kita akan semakin mesra dengan yang baru? Atau kita akan memilih opsi ketiga: tetap melajang alias jomblo? Kalian pilih yang mana?” tanya Grace dalam sambutannya.
Para kader PSI tampak menjawab “jomblo” ketika ditanyai oleh Grace. Grace lantas menanyakan kesiapan PSI jika memang betul PSI harus menjomblo di Pilpres 2024.
“PSI memutuskan tidak berada di kubu capres manapun. Non Blok,” tulis Ade Armando, caleg PSI daerah pemilihan Jakarta 2. Artinya tidak di blok Ganjar ataupun di blok Prabowo.
Grace akhirnya menyampaikan hasil muswayarah dengan 38 DPW PSI. Dalam musyawarah tersebut, 38 DPW PSI se-Indonesia berbicara mengenai arah dukungan capres dan calon wakil presiden (cawapres) pilihan PSI.
Grace menyatakan PSI akan kembali menyerap aspirasi rakyat terkait capres-cawapres 2024.
“Pertama, meminta kepada DPP PSI untuk kembali menyerap aspirasi dan keinginan rakyat terkait bacapres yang memiliki komitmen kerakyatan dan melanjutkan visi misi pembangunan Pak Jokowi,” kata Grace.
“Kami meminta kepada DPP untuk ‘aja kesusu’ dan terus mencermati dinamika politik yang berkembang, termasuk komitmen tegak lurus kepada Pak Jokowi agar dipegang teguh dalam keputusan yang menyangkut masa depan bangsa,” ujarnya lagi.
Kedua, PSI diminta untuk memutuskan capres dengan sangat mempertimbangkan faktor siapa cawapres yang akan mendampinginya. Sebab, perlu dicermati bersama-sama semua dinamika politik yang ada, termasuk proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden yang sedang diajukan.
“Bila MK mengabulkan uji materi LBH PSI dan ada kandidat, anak muda berusia minimal 35 tahun yang memiliki kapasitas dan kapabilittas sebagai calon wakil presiden, maka selayaknya lah DPP PSI memberikan dukungan kepada kandidat calon wakil presiden tersebut,” kata Grace. [KS-07]
