Rizal Ramli (tengah) sewaktu menjadi Menko Maritim dan Sumber Daya, didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kiri) dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan).

Sulindomedia – Konflik terbuka antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said soal Blok Masela ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengakui adanya konflik terbuka itu menandakan manajemen pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak bagus.

Pihak PDI Perjuangan, katanya, menyayangkan pro dan kontra soal Blok Masela itu dipertontonkan ke publik. “Kurang elok. Itu menunjukkan manajemen internal pemerintahan belum terkonsolidasi dengan baik,” ujar Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2016). Apalagi, tambahnya, rivalitas Sudirman Said dan Rizal Ramli sudah lama terjadi, tidak hanya dalam kasus Blok Masela, tapi juga dalam kasus PT Freeport Indonesia.  “Masing masing menteri punya tim ahli. Tim ahli punya tekanan yang referensinya berbeda beda. Sama kayak nyari jodoh,” kata Hendrawan.

Ia berpandnagan, perbedaan pendapat seperti kasus Blok Masela wajar. Tapi, keuntungan-kerugian on shore offshore harus dibicarakan secara matang. Dan harus ada rapat terbatas yang waktunya cukup. “Kami mendesak agar Presiden, menko, menteri teknis, Pertamina, dan Menteri BUMN untuk mengadakan lagi pertemuan, terus, sampai serius dan tuntas masalah ini,” kata anggota Komisi XI DPR itu. Yang pasti, katanya, kegaduhan antara dua menteri itu akan berdampak kepada investor. “Tiap kegaduhan menambah dosis ketidakpastian dan ketidakpastian, itu tidak disukai investor. Investor itu ingin predictable, terduga, regulasi terduga, kebijakan pemerintah terduga, semuanya terduga. Itu mendorong orang percaya, investasi pun akan meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Juru Bicara Presiden Johan Budi, Presiden Joko Widodo tidak senang dengan adanya perseteruan tersebut. Presiden Joko, katanya, sudah menyiapkan evaluasi terhadap kedua menteri yang berseteru itu. “Evaluasi dalam bentuk apa, saya kira Presiden yang tahu,” kata Johan Budi di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Presiden Joko, tambahnya, saat kecewa melihat apa yang tengah terjadi di antara dua pembantunya itu, yang saling “menyerang” di ranah publik. Apalagi, lanjut Johan, Presiden Joko juga marah melihat situasi dari hubungan kedua menteri itu belakangan ini yang terlihat semakin meruncing, bahkan menjadi perseteruan yang saling menyerang pribadi. “Tentu Presiden tidak happy dengan situasi yang seperti ini. Dan kembali beliau menegaskan untuk menghentikan situasi ini,” kata Johan.

Ditegaskan Johan, Presiden Joko hanya membolehkan perdebatan para menteri terjadi di rapat terbatas atau rapat kabinet saja. “Dan ini sudah pernah disampaikan oleh Presiden yang dengan bahasa ‘jangan gaduh di luar’,” tuturnya.

Seperti banyak diberitakan, Rizal Ramli dan Sudirman Said berpeda pendapat soal pengelolaan Blok Masela, yang memiliki opsi on shore atau off shore. Sudirman Said kemudian menuding ada pihak yang berniat membohongi rakyat dengan tujuan untuk mengganti investor.

Memang, Sudirman tak mau menyebutkan nama pihak yang ia maksud. Namun, Sudirman memberikan petunjuk,  pihak tersebut adalah koleganya di pemerintahan yang tercatat juga beberapa kali terlibat polemik dengan Sudirman, mulai dari soal proyek listrik 35.000 MW, Dana Ketahanan Energi (DKE), kontrak Freeport, hingga soal Blok Masela.

Seperti diketahui, Rizal Ramli kerap mengeritik langkah Sudirman Said. Walau juga tak menyebutkan nama, Rizal Ramli dalam beberapa pernyataan di media pernah melontarkan kritik tentang adanya menteri yang diam-diam memperpanjang kontrak Freeport.

Dikatakan Rizal Ramli, menteri yang melakukan hal tersebut seperti kacung bagi swasta. Dalam hal Blok Masela, Rizal Ramli juga kerap mengupayakan pengembangan Blok Masela dengan cara onshore atau membangun kilang gas di darat. [JAN/PUR]