Koran Sulindo – Penyebaran virus corona yang semakin meluas akan membuat investor yang ingin berinvestasi di Indonesia berpikir ulang. Terlebih dampaknya tidak hanya ke Indonesia, tapi juga berdampak secara global.
Karena itu, kata pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi, aktivitas produksi secara global menjadi terganggu. Di Indonesia, misalnya, indikator dampak virus corona itu tampak nyata: nilai tukar rupiah jebol dan IHSG anjlok.
“Meski bukan indikator paling akurat, tapi itu bisa dijadikan sebagai leading indicator karena yang menjadikan rupiah sampai tembus Rp 17 ribu per dolar dan IHSG di level 3.000-an itu bukanlah faktor fundamental, tetapi karena faktor corona,” kata Fithra ketika dihubungi, Rabu (25/3).
Fithra mengatakan, secara fundamental nilai tukar rupiah seharusnya berada di kisaran Ro 13 ribu hingga Rp 14 ribuan. Terlebih kinerja ekspor pada Februari lalu bisa dikatakan cukup gemilang. Namun, dampak virus corona ini membuat kekhawatiran sebab kurs rupiah kian tergerus.
“Corona ini yang sangat mempengaruhi rupiah dan IHSG secara negatif, maka usaha pemerintah memitigasi corona akan sangat baik bagi perekonomian jangka menengah dan panjang,” kata Fithra.
Fithra memperkirakan karena corona ini, maka sulit untuk mencapai realisasi investasi pada triwulan I tahun ini. Investasi Indonesia akan kembali pulih sepenuhnya apabila industri Tiongkok mulai beraktivitas kembali yang diperkirakan terjadi pada April nanti. Dan itu kemungkinan sekitar awal semester II tahun ini.
Berkaca dari Tiongkok, kata Fithra, kondisi penyebaran corona baru akan mencapai puncak awal hingga pertengahan Mei mendatang. “Berdasarkan simulasi yang saya jalankan, setidaknya puncak corona ini 6-12 Mei dan mungkin baru melandai akhir Mei atau awal Juni. Di Tiongkok, grafiknya begitu sejak Desember awal kasus, baru April ekspektasi mulai beroperasi penuh,” kata Fithra.
Postur Anggaran
Sementara itu , untuk menyelamatkan perekonomian, pemerintah akan menyiapkan APBN Perubahan sebagai pengganti postur APBN 2020 bersama DPR dalam rangka mengantisipasi dampak wabah virus corona terhadap ekonomi. “Kami bahas mengenai perubahan dalam situasi yang sangat mendesak dan darurat. Ketua Badan Anggaran (DPR) menyebutkan ini situasi kegentingan, makanya beliau menyampaikan pemerintah bisa memberikan Perppu,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Presiden Joko Widodo disebut juga telah berkoordinasi dengan Ketua DPR Puan Maharani, Badan Anggaran dan Komisi XI agar perubahan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perppu mengenai perubahan postur APBN 2020 yang ternyata harus disesuaikan dengan upaya pemerintah menanggulangi pandemi corona di Indonesia.
Perppu tersebut dibutuhkan agar pemerintah ketika merealokasikan berbagai anggaran yang saat ini fokus untuk bidang kesehatan tetap memiliki landasan hukum yang baik. “Waktu kami mengubah realokasi antar-kementerian, antar-kegiatan dan transfer ke daerah terutama untuk APBD baik DAU, DAK, maupun dana desa mendapatkan landasan hukum yang baik,” kata Sri Mulyani.
Perubahan postur APBN mempertimbangkan berbagai hal seperti realokasi anggaran untuk menangani corona, menurunnya pendapatan daerah, dan perusahaan-perusahan yang sedang mengalami tekanan. “Kami terus membuat postur APBN sesudah terjadi krisis pandemi ini. Posturnya berubah dan landasan hukum yang dipakai juga bisa mengakomodasi darurat dan mendesak yang kami akan lakukan,” kata Sri Mulyani. [WIS]
