Koran Sulindo – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur kerakyatan tahun ini.
“Pembangunan infrastruktur kerakyatan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi,” kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Senin (4/3/2019), melalui rilis media.
Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai, yaitu program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU); Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS); Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); dan Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).
Menurut Dirjen Cipta Karya PUPR, Danis H. Sumadilaga, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir Program KOTAKU, misalnya, yang bertujuan menangani kawasan kumuh di perkotaan telah dilakukan di 14.960 lokasi dengan total luas sekitar 23 ribu hektare dengan anggaran Rp 2,82 triliun. Dana itu digunakan untuk investasi berupa jalan lingkungan, drainase, persampahan, instalasi pengolahan air limbah komunal, jembatan kecil dan proteksi kebakaran.
Sementara program PISEW telah dilakukan di 1.664 desa dengan anggaran Rp 1.21 triliun.
Capaian PAMSIMAS selama 4 tahun yakni telah dilaksanakan 10.059 lokasi dengan anggaran sebesar Rp 2,38 triliun. Untuk SANIMAS telah menjangkau 2.635 lokasi dengan total anggaran Rp 1,23 triliun.
Soal penentuan lokasi, PUPR berdasarkan usulan pemerintah daerah.
“Misalnya lokasi pelaksanaan program KOTAKU, titik-titik kumuh sudah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur,” katanya.
Program infrastruktur kerakyatan tersebut juga memberikan lapangan kerja bagi 15-25 orang setiap lokasi kegiatan, dan total sebanyak 445 ribu orang.
Tahun ini Ditjen Cipta Karya menerima alokasi dana sebesar Rp 3,5 triliun untuk 4 program. Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R) tak mendapat anggaran. Dari dana tersebut dianggarkan untuk Program Padat Karya Tunai sebesar Rp 2,1 triliun. [DAS]
