Koran Sulindo – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan takkan ada 25 juta data pemilih ganda pada Pemilu 2019 jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggunakan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Kemendagri.
“Sebenarnya kalau ditanya pemilih ganda, harusnya ditanyanya ke KPU. Kalau KPU berdasarkan data DP4 Kemendagri harusnya clear, karena data kami, data by name dan by address,” kata Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Sebelumnya, koalisi pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyatakan menemukan adanya 25 juta data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap yang dilansir KPU.
Menurut Tjahjo, DP4 Kemendagri telah mendata para pemilih secara rinci, mulai dari nama, alamat dan pemilih remaja yang baru berusia 17 tahun pada hari H pencoblosan.
“Sampai pemilih remaja, sampai hari H 17 tahun sudah ada datanya. Saya kira kalau KPUD merujuk data yang sudah diserahkan, seharusnya tidak ada ganda. Kalau toh ada, itu masalah teknis,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Mendagri mengatakan telah menurunkan jajarannya untuk menyisir pemilih ganda dalam DPT bersama KPU dan Bawaslu. Penyisiran akan dilakukan hingga 10 hari ke depan.
“Kami sekarang sudah ada tim di KPU, menyisir terus meng-update dan mengecek,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendatangi kantor KPU. Mereka menyerahkan temuan 25 juta data ganda pada Daftar Pemilih Sementara (DPS).
“Kami menawarkan diri untuk menyampaikan data temuan kami kepada KPU dan diserahkan agar KPU bersama dengan parpol lakukan validasi,” kata Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, di kantor KPU, Rabu (5/9/2018) kemarin.
Muzani datang ditemani Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Sekjen PKS Mustafa Kamal. Mereka juga membawa berkas dokumen yang berisikan data ganda hasil pengecekan timnya.
“Kami menemukan 25 juta data ganda baik NIK nama, alamat, dan TTL. Ini metode yang kami lakukan untuk pengecekan, tentu kami mengharapkan agar selisih tersebut agar diserahkan kepada kami agar bisa kami validasi,” kata Muzani. [CHA]
