Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (9/3/2017)/setkab.go.id

Koran Sulindo – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan jalan koalisi antara Demokrat dengan Partai Gerindra terbuka lebar karena syarat koalisi tersedia. Sementara banyak rintangan untuk berkoalisi dengan Presiden Joko Widodo.

“Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir setahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat bisa di dalam pemerintahan, tapi saya sadari banyak sekali rintangan dan hambatan menuju koalisi itu,” kata SBY, dalam konferensi pers sesuai pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, di Jakarta, Selasa (24/7/2018) malam, seperti dikutip antaranews.com.

SBY tidak menyampaikan secara detail soal rintangan dan hambatan itu. Namun secara garis besar mengatakan koalisi dapat terbangun jika ada iklim yang baik, ada kesediaan berkoalisi, ada kepercayaan bersama, dan saling menghormati.

Menurut SBY, dalam pertemuan dengan Prabowo tidak berbicara soal capres/cawapres.

“Demokrat tidak mematok sosok cawapres sebagai harga mati meskipun wajar apabila setiap partai menginginkan kadernya menjadi capres atau cawapres,” katanya.

Prabowo malam ini mengunjungi rumah SBY didi Mega Kuningan, Jakarta. Kedua partai sepakat membuka jalan koalisi yang akan dipertajam melalui pertemuan selanjutnya.

Demokrat menyatakan juga membuka peluang koalisi dengan  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang selama ini berkomunikasi intensif dengan Gerindra.

Jabatan Presiden/Wapres Dua Periode Roh Reformasi

SBY juga mengatakan pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dua periode adalah semangat dan roh reformasi.

“Saya selaku pelaku reformasi. Waktu itu semangat dan roh reformasi masa jabatan presiden dan wakil presiden memang dibatasi dua periode,” katanya.

Pernyataan SBY itu menanggapi upaya uji materi yang dilakukan Partai Perindo ke Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan presiden dan wapres.

“Pembatasan masa jabatan presiden dan wapres dilakukan untuk mencegah seseorang terlalu lama berkuasa,” kata SBY. [DAS]