Koran Sulindo – Pemerintah mengklaim jumlah penyaluran bantuan sosial beras sejahtera yang sudah terdistribusi hingga hari ini jumlahnya sudah mencapai 97 persen sedangkan untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) distribusinya mencapai 86 persen.
Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyebut bantuan tersebut mulai dibagikan kepada masyarakat dalam kurun Januari-Maret 2018.
“Baru saja selesai rakor berkaitan dengan bansos rastra dan BNPT yang mana pada kesempatan ini per Maret tanggal 19 ini bisa dilaporkan bahwa penyaluran bansos rastra sudah terdistribusi 97 persen. Penyaluran bantuan non tunai di 42 kota sudah terdistribusi sebanyak 86 persen,” kata Puan di Jakarta, Selasa (20/3).
Mengutip survei yang Bill & Melinda Gates Foundation, Puan menyebut 90 persen keluarga penerima manfaat menyatakan puas dengan program pemerintah itu. Atas pertimbangan itu, pemerintah pihaknya berencana menambah 24 daerah dan kota sebagai penerima manfaat tersebut.
Nominal BNPT di 24 kota yang diterima oleh KPM itu bakal sama dengan yang diterima oleh KPM di 44 kabupaten/kota sebelumnya.
Pada sistem itu keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan Rp 110.000 hanya bisa membeli kebutuhan pokok berupa beras dan telur sesuai dengan harga jual.
Menurut Puan, penambahan itu bakal disesuaikan kesiapan infrastruktur pada setiap kabupaten dan kota termasuk di antaranya kesiapan himpunan bank negara melayani masyarakat dan kepemilikan e-warung di wilayah tersebut.
“Setelah kami survei, Banda Aceh, Solok dan sebagainya merupakan daerah yang siap mempersiapkan e-warungnya,” kata Puan.
E-warung nantinya harus bekerja sama dengan agen di bank. Menurut hitung-hitungan Kementerian PMK, rasio satu warung harus bisa melayani 250 keluarga penerima manfaat .
“Kajian semuanya akan mengenai perluasan pangan non tunai. Dari hasil survei keluarga penerima manfaat puas bantuan pangan non tunai. Dan bantuan itu hanya bisa digunakan keluarga penerima manfaat untuk mengambil beras dan telur,” kata Puan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendesak menteri-menteri terkait agar mempercepat jadwal penyaluran beras sejahtera karena selama ini penyaluran rastra justru dilakukan akhir bulan. Ia meminta, mulai Maret 2018 ini penyaluran dilakukan di awal bulan.
Pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 21 triliun untuk Program Beras Sejahtera yang akan diserahkan kepada 15 juta penerima manfaat.
Dengan anggaran sebesar itu, Presiden Joko Widodo meminta agar program tersebut harus benar-benar menjadi prioritas yang harus disukseskan.
Ia mengilustrasikan, jika satu penerima manfaat itu memiliki anggota keluarga sebanyak 4 orang maka akan terdapat 60 juta jiwa kesejahteraannya bakal terpengaruh oleh progam tersebut.
Presiden juga mengingatkan, pada bulan Maret 2018 pemerintah akan digelar Survei Sosial Ekonomi Nasional yang bakal menjadi perhitungan angka kemiskinan di Indonesia. Pada survei tersebut, Badan Pusat Statistik akan menanyakan apakah dalam empat bulan terakhir warga menerima Rastra.
Dari 15 juta penerima manfaat itu 1,2 juta orang di 44 kota diujicoba penyalurannya dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera. Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab berencana menambah penerima menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera itu menjadi 3,9 juta penerima. (TGU)
