Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pengisian Bendungan Raknamo di Kupang, Nusa Tenggara Barat. Bersamaan waktu, Jokowi juga meresmikan Peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin.
Menurut Jokowi masalah penyediaan air menjadi problem utama yang membelit NTT.
“Hari ini semuanya masyarakat Kupang, masyarakat NTT pasti bersuka cita, berbahagia sekali karena Bendungan Raknamo ini yang kita nantikan sejak lama sudah akan segera dimulai proses pengisian airnya,” kata Jokowi di Kupang, NTT, Selasa (9/1) sore.
Jokowi menjelaskan, Bendungan Raknamo ini mempunyai daya tampung sebesar 14 juta meter kubik yang berfungsi sebagai penyedia air baku dengan kapasitas 0,1 m3 per detik. Bendungan juga digunakan untuk mengairi irigasi seluas 1.250 hektar.
“Saya titip untuk yang satu ini, untuk irigasi, kalau bendungannya sudah jadi agar dipastikan sambungan irigasi itu juga ada, dan sambung sampai ke sawah,” kata Jokowi.
Bendungan Raknamo dimulai pembangunannya oleha Presiden Jokowi pada tanggal 20 Desember 2014. Penuntasan pembangunan itu ternyata lebih cepat 13 bulan dibadung target semula yang dipatok hingga Januari 2019.
Percepatan target dimungkinkan karena pengadaan lahan berjalan lancar atas dukungan penuh masyarakat NTT. Faktor lain adalah kondisi jalan akses yang baik hingga mobilisasi alat berat mudah dilakukan dan dapat bekerja hingga tiga shift sehari.
Termasuk Bendungan Raknamo, pemerintah membangun tujuh bendungan dengan kapasitas total hingga 188 juta meter kubik di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang tahun 2015-2019. Selain berfungsi sebagai tandon air, bendungan-bendungan itu bisa dimanfaatkan sebagai irigasi, sumber bahan baku, pembangkit listrik dan pariwisata.
Dari tujuh bendungan di NTT itu, empat bendungan berada di Pulau Timor yakni Bendungan Raknamo, Rotiklot, Manikin, dan Kolhua sedangkan tiga bendungan yang lain ada di Pulau Flores yakni Bendungan Napun Gete, Temef dan Mbay. Ketujuh bendungan itu menghabiskan biaya sebesar Rp 5,9 triliun. Ketujuh bendungan tersebut merupakan bagian dari 49 bendungan baru yang diprogramkan pada masa pemerintahan Jokowi-JK.
Selain membangun bendungan di NTT, pemerintah melalui Kementeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sepanjang periode 2015-2017 telah membangun embung di 288 lokasi yang menelan anggaran hingga Rp 665,2 miliar.
Tahun 2015 dibangun di 136 lokasi dengan biaya Rp 245,6 miliar. Tahun 2016 sebanyak 101 lokasi dengan biaya Rp 257,8, 2017 di 27 lokasi dengan biaya Rp 129,5 miliar. Sedangkan untuk tahun 2018 pemerintah merencanakan akan membangu 24 embung dengan biasa Rp 32,04 miliar.
Tak cuma embung, Kementerian PUPR juga merealisasikan penyediaan dan pengelolaan air tanah dan air baku dengan membangun 278 sumur bor dengan biaya Rp 256,08 miliar. [TGU]
