Koran Sulindo – Sejumlah organisasi masyaakat sipil menolak usulan pembangunan gedung baru dan kenaikan anggaran kunjungan kerja. Apalagi, organisasi masyarakat sipil itu menduga pemerintah akan menyetujui usulan yang diajukan DPR.
Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti, kekhawatiran terhadap pemerintah yang akan menyetujui usulan tersebut berkaca dari pengalaman sebelumnya. Pemerintah setuju atas kenaikan dana bantuan partai politik (parpol).
Persetujuan pemerintah sebut Ray sebagai politik balas budi. Pasalnya, dalam tiga tahun terakhir, pengawasan ketat DPR terhadap pemerintah boleh disebut nyaris tidak ada. Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil, kata Ray, menolak rencana membangun gedung baru dan anggaran kunjungan kerja DPR.
Selain Lima, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Indonesia Budget Center (IBC), dan Komite Pemilih (Tepi) Indonesia tergabung menolak gagasan DPR itu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif IBC Roy Salam menuturkan, sejak 2015 hingga 2017, rata-rata anggaran DPR mencapai Rp 4,72 triliun atau 0,24 persen dari total belanja negara. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada periode sebelumnya yang hanya 0,18 persen dari total belanja negara.
Berdasarkan pagu anggaran DPR 2018 sebesar Rp 5,7 triliun, usulan dana pengembangan kompleks Senayan mencapai Rp 601,93 miliar yang terdiri atas Rp 320,44 miliar untuk gedung baru dan Rp 280 miliar untuk pembangunan alun-alun demokrasi. Sedangkan, anggaran kunjungan kerja ke luar negeri mencapai Rp 413,98 miliar.
Anggaran kunjungan kerja ini meningkat 105 persen dibandingkan dengan anggaran 2017. Sementara kinerja Dewan jauh dari harapan. Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) baru 28 persen atau 45 RUU dari target 160 RUU hingga 2019.
Beberapa partai yang menyatakan penolakannya terhadap usulan itu adalah PAN, PPP, Nasdem dan PKS. Karena penolakan itu, maka ketua DPR seharusnya menghentikan pembahasan anggaran gedung baru dalam RAPBN 2018.
Seperti Roy, Ray Rangkuti menilai permintaan peningkatan anggaran bertilak belakang dengan kinerja anggota Dewan. Berdasarkan riset lembaganya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja anggota Dewan anjlok. [KRG]
