Koran Sulindo – Kendati mendukung penerbitan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menilainya rawan disalahgunakan untuk membungkam kelompok kritis. Itu sebabnya PGI mengingatkan agar Perppu tersebut tidak digunakan demi kepentingan kekuasaan.
Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI Henriette TH. Lebang menuturkan, pihaknya meminta pemerintah membuat ukuran atau kriteria tentang organisasi yang dinilai anti-Pancasila. Dengan demikian, keputusan pemerintah itu bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis.
Secara khusus, ia menyinggung tentang keberadaan Saksi Yevoah. Di berbagai media sosial marak dukungan untuk membubarkan Saksi Yehovah karena dianggap sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). “Menyamakan Saksi Yehovah dan HTI adalah sebuah kekeliruan. Keduanya berbeda sama sekali,” kata Henriette seperti dikutip dari lama resmi PGI.
Pernyataan Henriette ini berkaitan dengan pertemuan MPH PGI dengan Presiden Joko Widodo pada akhir Juli lalu. Dalam pertemuan itu PGI dan Jokowi membicarakan banyak hal, di antaranya adalah pandangan PGI soal penerbitan Perppu Ormas. PGI mengakui mendukung penerbitan Perppu Ormas untuk menjaga keberagaman dan kebangsaan.
Dalam kesempatan itu pula, PGI mengingatkan Jokowi agar tidak menyalahgunakan Perppu itu untuk membungkam kebebasan dan kelompok kritis kepada pemerintah. Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Praktikno merespons apa yang disampaikan PGI. Ia berjanji akan memberikan penjelasan hal-hal penting yang perlu diketahui masyarakat.
Di samping mendukung Perppu, PGI juga menyambut baik pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). PGI memandang pembentukan itu sebagai wujud komitmen Jokowi untuk menegakkan nilai dan ideologi Pancasila dalam kehidupan kemasyarakatan.
PGI memperkirakan setidaknya 120 juta penduduk Indonesia tuna-Pancasila akibat kebebasan tanpa batas selepas reformasi. Pancasila menjadi terpinggirkan. Itu sebabnya PGI mendukung komitmen Jokowi dalam membentuk UKP-PIP.
PGI juga mengingatkan Jokowi agar memberi perhatian terhadap pembangunan mental dan karakter bangsa. Pasalnya, selama ini ada kesan pemerintah hanya peduli terhadap pembangunan infrastruktur atau fisik. Kendati itu dianggap penting, akan tetapi jangan sampai melupakan pembangunan mental dan karakter manusia Indonesia. [KRG]
