Koran Sulindo – Program tol laut yang digagas pemerintah sejak 2015 disebut telah menunjukkan hasil. Semisal, harga barang dan kebutuhan pokok di sejumlah wilayah yang dilalui tol laut kini mengalami penurunan.
Kendati belum berjalan secara efektif dan efisien, data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menunjukkan terjadi penurunan harga barang dan kebutuhan pokok di Sulawesi Tenggara, Sabu di Nusa Tenggara Timur dan Namlea di Maluku. Harga beras, terigu, minyak goreng, gula, daging, telur ayam, semen, dan triplek mengalami penurunan.
Pejabat Direktorat Perhubungan Laut Kemenhub Lollan Panjaitan mengatakan, pihaknya akan terus menambah dan mengembangkan sarana serta prasarana yang masih kurang dalam penyelenggaraan tol laut. Sarana dan prasarana itu meliputi alat-alat bongkar muat, lapangan penumpukan, gudang dan lain sebagainya.
“Itu berdasarkan evaluasi pelaksanaan tol laut pada 2016. Dengan demikian, proses bongkar muat bisa lebih cepat dan efisien,” kata Lollan seperti dikutip detik.com pada Kamis 20 April 2017.
Kekurangan itu, kata Lollan, juga karena kurang optimalnya muatan balik yang dibawa kapal tol laut dari daerah tujuan. Itu sebabnya, pada tahun ini pemerintah akan mengoptimalkan muatan balik dari daerah tujuan serta membuka peluang bagi daerah-daerah untuk mengusulkan barang-barang yang mereka butuhkan.
Karena itu, Kemenhub akan menggandeng Kementerian BUMN untuk membangun pusat logistik di 13 wilayah yakni Pulau Nias, Mentawai, Natuna, Sangatta, Tahuna, Calabai/Dompu, Waingapu, Loweleba, Rote, Namlea, Namrole, Saumlaki, dan Manokwari. Melalui program Rumah Kita masyarakat diharapkan bisa menikmati manfaat program tol laut.
Pelabuhan Internasional Makassar
Berdasarkan itu pula, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia menganggap Makassar layak dipertimbangkan sebagai ibu kota negara. Pasalnya, pelabuhan yang dimiliki kota itu sudah bertaraf internasional. Begitu pun dengan infrastruktur pendukung lainnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Kawasan Timur Indonesia H. Andi Rukman Karumpa mengatakan, Makassar sangat siap menjadi kota alternatif sebagai ibu kota negara. Dibanding Palangkaraya, Makassar disebut lebih strategis karena posisinya mudah dijangkau bahkan dari daerah-daerah terluar seluruh Indonesia.
Dari sisi pengembangan kota, Makassar juga masih memiliki lahan yang lebih luas. Karena itu, sangat cocok untuk membangun fasilitas dan infrastruktur pemerintah pusat baru. Menjadikan Makassar sebagai alternatif ibu kota juga akan mendorong pemerataan pembangunan ke kawasan timur Indonesia yang selama ini jauh tertinggal. Dengan demikian, akan muncul pusat-pusat kekuatan ekonomi baru di daerah-daerah tertinggal di kawasan timur Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) baru-baru ini mengumumkan sedang mengkaji tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pemindahan ibu kota tersebut disebabkan kondisi tata kota yang terlalu sempit dan pembangunan yang tidak terkendali. [KRG]
