Koran Sulindo – Salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2017 adalah verifikasi, pendataan, dan sertifikasi 111 pulau terluar yang ada di Indonesia. “Kami akan melakukan verifikasi dan registrasi 111 pulau paling depan. Kalau pulau-pulau terdepan itu ada yang memiliki, akan kami tata,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberikan kuliah umum di Institut Teknologi Bandung, Jumat (3/2), sebagaimana dikutip Antara.
Verifikasi terhadap pulau-pulau terluar tersebut, tambahnya, dilakukan sebagai upaya agar tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang diambil alih oleh asing. “Coba bayangkan, begitu banyak dan kaya-nya Indonesia dan itu semua harus kita jaga bersama-sama,” tutur Susi.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo menginginkan laut jadi masa depan bangsa Indonesia. “Dan, Pak Presiden ingin Indonesia menjadi poros maritim dunia. Dua hal ini mudah diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan,” katanya.
Pada tahun 2006 lalu sebenarnya pemerintah juga telah membentuk tim toponimi lintas institusi, yang tugas utamanya mengidentifikasi pulau-pulau di wilayah Republik ndonesiaI sesuai dengan kaidah penamaan dan identifikasi pulau yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika itu, Bakosurtanal dan Lapan pun melakukan pemetaan, antara lain menggunakan teknologi interpretasi citra satelit.
Mestinya, data-data yang telah dihasilkan tersebut bisa dijadikan rujukan. Jadi, program pendataan 111 pulau terluar yang akan dilakukan Kementerian KKP tidak dimulai dari nol. Iya toh? [RAF]
