Koran Sulindo – Pemilihan umum yang akan digelar tahun depan dipastikan bakal lebih rumit, kompleks dan massal dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.
Pada Pemilu 2019 mendatang setidaknya akan ada lima pemilihan yang harus dipilih masyarakat yakni pemilihan DPRD Kota dan Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR dan DPD serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Lebih kompleks, lebih massal, dibandingkan pemilu yang lalu. Karena memang secara serentak akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif dan Presiden maupun Wakil Presiden,” kata Menko Polhukam Wiranto, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9) siang.
Menurut Wiranto persaingan dalam Pemilu 2019 bakal berlangsung sengit. Baik antar partai politik, calon anggota legislatif maupun capres dan cawapres.
Khusus untuk pemilihan legislatif, partai politik harus bersaing sengit agar sanggup memenuhi ambang batas parliamentary threshold yakni 4 persen. Gagal memenui ambang batas partai bakal akan tersingkir dari perpolitikan nasional.
Sementara bagi perorangan persaingan bakal terjadi antara para calon anggota legislatif baik di pusat maupun daerah. Persaingan juga bakal terjadi pada pemilihan anggota DPD.
“Sehingga memang hiruk pikuk, memang akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan,” kata Wiranto.
Ia menambahkan sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah akan mengidentifikasi hal-hal apa yang sekiranya dianggap rawan dan melakukan langkah-langkah minimalisasi yang direncanakan dalam rapat koordinasi. Termasuk apakah dalam soal perhitungan, aktivitas di lapangan, dan sebagainya.
“Daftar indeks kerawanan pemilu masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” kata Wiranto.
Hal yang paling utama menurut Wiranto, adalah satu sinergi dan koordinasi hingga ke tingkat yang paling ujung, ke tingkat dimana di sana terjadi aktivitas masyarakat pemilih langsung memilih pilihan mereka.
Pemerintah bersama Polri, TNI, KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah menggalar video conference dengan semua pemangku kepentingan di daerah.
Hindari SARA
Ia berharap para petugas di lapangan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai paling bawah mengenali tugas mereka masing-masing, dan tidak hanya itu tapi juga mengenali kemungkinan masalah yang akan muncul di daerah.
Wiranto menambahkan pemerintah memiliki prinsip aksi pencegahan lebih baik dibanding mengatasi masalah. Sehingga dengan demikian, tidak ada kerugian apa-apa karena sudah diatasi.
Salah satu cara agar pemilu berjalan dengan damai adalah dengan tidak menjadikan politik uang dan isu suku, agama, rasa dan antargolongan (SARA) menjadi senjata dalam berkampanye.
“Sedapat mungkin hindari money politic dan penggunaan politik identitas,” kata Wiranto.
Selain money politic, Wiranto juga menyebut sejauh mungkin menghindari penggunaan politik identitas terkait perbedaan suku, agama, ras, perbedaan kehidupan sosial kita sebagai senjata untuk berkampanye.
“Itu kita perlu hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa terjaga dengan sebaik-baiknya,” kata Wiranto.
Menurutnya, suksesnya pemilu yang tertib, aman, dan damai bukan hanya di tangan pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Kesuksesan tersebut bisa diraih apabila masyarakat turut berpartisipasi.
Tak terkecuali para partai politik dan kontestan. Wiranto meminta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditetapkan.
“Jangan dilanggar, kalau dilanggar tentu mengakibatkan kerancuan. Kerancuan mengakibatkan masalah keamanan,” kata Wiranto.[TGU]