Ilustrasi: Presiden Joko Widodo meninjau bantuan kemanusiaan yang hendak dikirim ke Rakhine State, Myanmar, untuk para pengungsi Rohingya/setkab.go.id

Koran Sulindo – Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta Polri mengantisipasi pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan isu Rohingya untuk memperkeruh situasi dalam negeri.

“Tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya mengimpor kasus Rohingya ke dalam negeri harus dicegah secara dini dan tegas,” kata Andreas, di Jakarta, Kamis (7/9).

Menurut Andreas, pemerintahan Joko Widodo telah melakukan langkah konkret untuk membantu menyelesaikan masalah etnis Rohingya. Selain upaya diplomasi Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi dengan petinggi Myanmar, kemudian pemerintah juga rutin mengirimkan bantuan kemanusiaan.

RI juga terus melobi negara-negara ASEAN bersatu membantu mencari solusi atas kekerasan yang terjadi kepada etnis Rohingya.

“Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah diplomasi yang tepat dengan mengirim menlu berbicara langsung dengan para pemimpin Myanmar,” kata Andreas.

Menggoreng Isu

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan ada yang membakar sentimen negatif terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi dengan menggunakan isu Rohingya.

Tito mengatakan hal itu berdasarkan hasil Twitter analysist dengan menggunakan perangkat lunak atau software bernama Opinion Analysist.  Dari Twitter yang berkembang tentang Rohingya dengan isu tertentu yaitu Pemerintah, Presiden dan Aung San Suu Kyi itu lebih banyak mengkaitkan dengan Presiden Jokowi.

“Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada Pemerintah,” kata Tito di Mabes Polri, Selasa (5/9).

Menurutnya hal itu gaya lama. Pasalnya, sebelumnya isu Pilgub juga digunakan untuk menyerang Pemerintah.

“Dulu ada isu Pilgub untuk nyerang Pemerintah. sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk goreng-goreng. Ini penelitian ini. Software Opinion Analysist,” kata Tito.

Tito mengimbau masyarakat untuk waspada. Dari penelitian itu isu Rohingya lebih banyak mengemas bahwa Pemerintah lemah. Ia menegaskan bahwa Pemerintah sudah melakukan langkah tepat untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Myanmar.

“Bukan hanya pernyataan Presiden, mengirim Menlu sudah ketemu pimpinan Aung San Suu Kyi, membangun 11 ormas Islam yang sudah berafiliasi dengan Pemerintah, termasuk Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Semua sudah bergerak,” kata Tito. [YMA/DAS]