Koran Sulindo – PDI Perjuangan mengundang berbagai pakar kebijakan publik berdiskusi intens membantu periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo, diantaranya soal membangun kedaulatan energi nasional dan kebijakan energi yang pro rakyat
“Lima tahun pertama, Pak Jokowi memperkuat kedaulatan energi nasional. Electricity meningkat. Sumber energi dan kapasitas pembangkit terpasang surplus. Maka periode kedua nanti, PDI Perjuangan akan dorong kebijakan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk rakyat,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat (26/4/2019).
Kebijakan energi pro rakyat dinilai menentukan efisiensi penggunaan energi nasional. Salah satunya melalui pembangunan jaringan perpipaan gas bumi seperti LNG (Liquefeid Natural Gas) yang menyentuh pintu-pintu rumah rakyat.
“Selain jejaring infrastruktur tersebut, maka penggunaan solar cell energy juga sangat penting, demikian pula tenaga hidro dan panas bumi. Kebijakan energi terbarukan ini sangat penting guna menjaga bumi dan bangun masa depan,” katanya.
Menurut PDI Perjuangan, usulan PDI Perjuangan kepada pemerintah itu lebih tepat dilakukankan sekarang, daripada menghabiskan energi yang tidak perlu seperti klaim kemenangan sepihak tanpa akurasi data rekapitulasi.
“PDI Perjuangan move on saja. Kami mulai membahas rancangan kebijakan strategis guna menjabarkan visi misi Jokowi-KH Ma’ruf Amin yang senafas dengan upaya mewujudkan Trisakti, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” katanya.
Menurut Hasto, sebaiknya berimajinasi tentang Indonesia maju yang bertumpu pada kualitas Sumber daya manusia yang mumpuni dan memikirkan langkah strategis untuk mewujudkannya.
“Ini lebih positif daripada sekedar main klaim, atau berdebat yang tidak perlu. Saatnya elit politik memberikan keteladanan untuk rakyat. PDI Perjuangan akan terus menjalankan apa yang oleh Ibu Megawati Soekarnoputri maksudkan untuk mendorong Research Based Policy,” katanya.
Research Based Policy adalah suatu tradisi kebijakan publik melalui penelitian dengan melibatkan pakar berbagai disiplin ilmu.
“Kami libatkan para pakar yang hebat-hebat, namun memahami persoalan rakyat, dan keIndonesiaan kita, sehingga kebijakan yang diusulkanpun akan membumi dan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita,” kata Hasto. [Didit Sidarta]
