Ini 5 Hal Baru dalam APBN 2020 yang Berdampak pada Masyarakat

Ini 5 Hal Baru dalam APBN 2020 yang Berdampak pada Masyarakat

Ilustrasi/setkab.go.id

Koran Sulindo – Berbeda dengan draf undang-undang yang bermasalah lainnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berjalan lancar. APBN 2020 diterima dan disetujui oleh semua fraksi dan kemudian disahkan pada akhir bulan September lalu.

APBN yang mencatat sumber pemasukan keuangan dan pengeluaran pemerintah untuk tahun depan dialokasikan sebesar Rp2.540 triliun, naik 3 % dari perkiraan yang tercantum dalam APBN 2020. Angka tersebut juga naik 3% persen dari APBN 2019 yang berjumlah Rp2.461 triliun.

Kenaikan ini pada dasarnya karena adanya kebutuhan belanja pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempercepat pembangunan infrastruktur, menciptakan birokrasi yang efisien dan bebas korupsi, dan mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global.

Lima Perubahan

Di samping kenaikan tersebut, saya mencatat ada lima hal baru dalam APBN 2020 yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi kita semua sebagai warga negara dan pembayar pajak:

Pertama, pemberian insentif bagi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) agar mampu mencapai sasaran PPh dan PPN yang total nilainya Rp1.615 triliun pada 2020, atau naik 12% dibanding proyeksi pendapatan pajak tahun 2019.

Insentif ini kerap diberikan pemerintah dalam upayanya untuk mendukung iklim investasi dan daya saing. Berbeda dengan periode pertama Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang fokus pada pemberian pengampunan pajak (tax amnesty), maka pada periode keduanya Jokowi akan lebih fokus pada revisi peraturan perpajakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Insentif untuk PPh diberikan dalam bentuk pengurangan nilai pajak untuk kegiatan pendidikan kejuruan dan penelitian. Lalu pemerintah juga memberikan bebas pajak untuk investasi sampai dengan Rp500 miliar dan keringanan pajak (tax allowance) untuk investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah.

Insentif untuk PPN berbentuk potongan pajak bagi impor barang strategis seperti mesin dan peralatan pabrik. Pemerintah juga tidak akan memungut PPN atas impor alat angkut transportasi massal, seperti kapal laut, pesawat udara, dan kereta api.

Kedua, adanya bantuan baru dari pemerintah dalam bentuk tiga kartu baru bagi masyarakat tidak mampu. Pertama, kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang akan membantu masyarakat miskin untuk melanjutkan sekolah ke pendidikan tinggi. Jumlahnya Rp6,7 triliun untuk 818.000 mahasiswa.

Kedua, Kartu Pra Kerja yaitu kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk memperoleh pendidikan kejuruan atau sertifikasi kompetensi kerja. Jumlah anggarannya mencapai Rp10 triliun untuk sekitar 2 juta peserta.

Ketiga, Kartu Sembako (Sembilan Kebutuhan Pokok) yang diberikan kepada 15,6 juta keluarga miskin untuk mendapat bantuan pangan. Anggaran yang dialokasikan Rp28 triliun.

Pembagian sembako gratis dimulai pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005 yang bertujuan agar masyarakat miskin dapat meningkat kesejahteraannya.

Bedanya, saat ini program Kartu Sembako Jokowi merupakan bagian dari program besar untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat miskin. Dalam program ini, selain membagikan sembako, pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian, memberikan subsidi uang muka, dan kredit perumahan.

Untuk pertanian, pemerintah akan menggelontorkan dana Rp26,6 triliun untuk subsidi pupuk bagi 16,2 juta petani. Sedangkan untuk cicilan perumahan bagi warga miskin, pemerintah akan memberi subsidi uang muka perumahan sebesar Rp600 miliar bagi 150.000 keluarga dan subsidi bunga kredit cicilan perumahan sebesar Rp3,9 triliun bagi 677.000 keluarga.

Ketiga, naiknya anggaran Dana Desa sebesar 5,2% menjadi sekitar Rp856 triliun dibanding tahun 2019. Anggaran Dana Desa yang baru akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, air minum, akses antarwilayah.

Keempat, turunnya anggaran subsidi sebesar hampir 14% menjadi Rp125 triliun pada 2020. Salah satu langkah pengurangan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan subsidi listrik secara tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA.

Kelima, anggaran di semua kementerian rata-rata meningkat, kecuali Kementerian Kesehatan yang turun Rp400 miliar menjadi sekitar Rp58 triliun.

Sementara itu anggaran yang mengalami kenaikan paling menonjol ditemukan di Kementerian Pertahanan yang naik hampir 20% menjadi Rp 131 triliun, disusul oleh Kepolisian yang naik 11% menjadi Rp 104 triliun.

Strategi Antisipasi

Tahun 2020 dan 2021 merupakan tahun-tahun krusial bagi perkembangan ekonomi-politik negeri kita karena situasi ekonomi global sedang penuh dengan ketidakpastian akibat perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Cina yang berkepanjangan dan juga faktor geopolitik di Timur Tengah.

Sementara dari dalam negeri tanpa adanya antisipasi, maka stagnasi pertumbuhan ekonomi sepertinya menjadi kenyataan.

Lembaga keuangan internasional telah menurunkan target perkembangan ekonomi global menjadi hanya 3,2 % untuk tahun 2019 dari prakiraan awal 3,3 %, Sementara tahun depan IMF hanya mematok proyeksi 3,5% pertumbuhan ekonomi global dari proyeksi awal 3,6%.

Melemahnya ekonomi dunia akan berdampak secara langsung pada kondisi ekonomi dalam negeri. Terlebih anatomi pelemahan ekonomi global tahun depan terletak pada sisi penawaran yang cenderung akan lebih lama penyembuhannya dibanding krisis ekonomi tahun 2008.

Oleh karena itu, APBN 2020 menjadi sebuah langkah strategis guna menjinakkan kondisi global yang tidak bersahabat, sambil melanjutkan reformasi struktur perekonomian nasional, agar ekonomi kita menjadi lebih berorientasi pada inovasi dan terhubung dengan jejaring produksi global bernilai tambah tinggi.

Salah satu harapannya adalah memperbaiki posisi Indonesia dalam indeks inovasi global. Pada 2019, Indonesia berada di peringkat 78 dari 129 negara.

Posisi Indonesia berada jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand (peringkat 43), Filipina (peringkat 42), Malaysia (peringkat 39), Vietnam (peringkat 37), dan Singapura (peringkat 15). Indonesia hanya berada di atas Kamboja (peringkat 84) dan Brunei Darussalam (peringkat 120).

Bila sukses melalui tahun penuh ketidakpastian global serta tantangan internal, harapannya kita bisa naik kelas menjadi negara dengan ekonomi yang lebih stabil dan inovatif. [Muhamad Ikhsan, pengajar di Universitas Paramadina dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Jakarta]. Tulisan ini disalin dari theconversation.com.