Koran Sulindo – Kerja sama Partai Demokrat dalam Koalisi Adil Makmur yang mengusung pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno bakalan berakhir jika Joko Widodo Ma’ruf Amin dinyatak menang dalam Pilpres 2019.
Menurut Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, jika yang terjadi sebaliknya, yakni Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang Partai Demokrat punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.
“Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir,” kata Ferdinand seperti disampaikan kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (6/5).
Partai Demokrat, kata Ferdinand, berdaulat dan memiliki hak untuk menentukan sikap setelah setelah seluruh tahapan pilpres berakhir dan bisa saja berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan.
“Kalau Pak Jokowi mengajak kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY. Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan,” kata Ferdinand.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menyebut partainya berhak membangun komunikasi politik siapapun, temasuk dengan pihak-pihak yang berada di luar koalisi pemilihan presiden 2019.
Andi menyebut koalisi dalam Pilpres 2019 semata-mata koalisi taktis dan bukan fusi atau penggabungan sehingga setiap partai tetap memiliki hak otonom dan hak menentukan nasib sendiri.
Hal tersebut disampaikan Andi menanggapi pernyataan calon wakil presiden Sandiaga Uno yang menyebut Ketua Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tak berkomunikasi dengan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga sebelum bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
“Komunikasi politik adalah hak partai yang berdasar prinsip otonom itu. Jadi membangun komunitas politik itu hak Partai Demokrat,” kata Andi.
Ia juga menyebut pertemuan AHY dan Jokowi tak menyalahi prinsip koalisi.
“Komunikasi politik AHY dengan Pak Jokowi tidak keluar dari prinsip-prinsip koalisi. AHY tidak melakukan deal-deal politik,” kata dia.
Seperti diketahui, Jokowi mengundang AHY bertemu di Istana Negara pada hari Kamis, 02 Mei yang lalu. Usai pertemuan, AHY menyebut pertemuannya dengan Jokowi tersebut membahas hal ihwal keadaan perpolitikan usai pencoblosan. [TGU]
