Sekjen PDI Perjuangan: Politisi Harus Punya Disiplin Berpikir sebelum Bicara

Sekjen PDI Perjuangan: Politisi Harus Punya Disiplin Berpikir sebelum Bicara

43
BERBAGI
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di rumah mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, 5 Agustus 2017. Foto: Irwansyah

Koran Sulindo – Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, berencana akan bertemu dengan mantan Wakil Presiden K.H. Hamzah Haz. Rencana tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto setelah bersilaturahim ke kediaman Hamzah Haz di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin (5/8).

“Hari ini, saya ditugaskan Ibu Mega untuk mengunjungi Bapak Hamzah Haz, membangun silaturahim. Nanti pertemuan Ibu Megawati dan Bapak Hamzah Haz juga akan diadakan untuk membangun dan memperkuat kerja sama, termasuk PDI Perjuangan dan PPP,” kata Hasto.

Dalam pertemuan itu, ungkap Hasto lagi, Hamzah Haz sempat mengungkapkan pengalamannya ketika menjadi wakil presiden mendampingi Megawati. Menurut Hasto, hubungan Megawati dan Hamzah Haz selama ini terjalin baik. “Pada saat beliau ada perbedaan pendapat, keputusan pun ditunda sampai mendengarkan pendapat dari Pak Hamzah Haz dan ini dilakukan untuk menggambarkan betapa kompaknya kepemimpinan Pak Hamzah dan Ibu Megawati ketika itu,” ujar Hasto.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga menanggapi kegaduhan di Tanah Air yang dipicu oleh pidato Ketua DPP Partai Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Seharusnya, dalam pandangan Hasto, politisi bisa berpikir sebelum menyampaikan sesuatu di depan umum. Karena, pernyataan seorang politisi sangat berpengaruh bagi masyarakat luas. “Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban,” tuturnya.

Apalagi, tambahnya, bangsa Indonesia mengedepankan budaya Timur dalam membangun cita-citanya. Ini harus menjadi dasar pemikiran setiap politisi. “Sesuatu yang didasarkan pada hakikat kita sebagai sebuah bangsa yang harus mengedepankan budaya timur untuk membawa sebuah arah agar bisa mewujudkan cita-cita,” ujar Hasto.

Apa yang disampaikan para politisi di hadapan masyarakat pasti memiliki konsekuensi, baik konsekuensi politik maupun hukum. “Jadi setiap pihak harus bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya,” katanya.

Dari video yang beredar di media sosial Internter, Victor dalam pidatonya menyatakan di Indonesia terdapat sejumlah partai politik yang mendukung sistem negara khilafah, yakni Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN. Karena itu, Victor mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung oleh partai-partai politik itu.

“Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin satu negara lagi, tak mau di negara NKRI. Domo ganti dengan nama khilafah. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran. Catat bae-bae, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi,” demikian antara lain yang dikatakan Viktor. [CHA]