Pemerintah Tak Konsisten Terapkan Kurikulum Pembelajaran

Pemerintah Tak Konsisten Terapkan Kurikulum Pembelajaran

31
BERBAGI
Ilustrasi

Koran Sulindo  – Ganti menteri, ganti kurikulum. Begitu yang terjadi selama ini yang terjadi dalam dunia pendidikan. Akibatnya banyak guru yang harus mendalami kurikulum yang baru dan sedikit-banyak kurang fokus terhadap anak didik.

Hal ini dilontarkan Upi Isabella Rea, pemerhati pendidikan dari dari Universitas Pelita Harapan (UPH)-Jakarta, saat diskusi ‘Membedah Kebijakan 5 Hari Sekolah’, di Yogyakarta. Rabu (14/6).

“Akibatnya, banyak murid yang sebenarnya kurang memahami esensi dari pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Pun juga kita sulit mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran siswa-siswi tingkat dasar hingga menengah atas,” kata Upi.

Ditambahkan Upi karena harus fokus memahami kurikulum yang baru, maka para guru memberikan banyak tugas kepada para murid.

“Akibatnya, banyak murid yang sebenarnya kurang memahami esensi dari pembelajaran yang mereka dapatkan di sekolah,” kata Upi yang kini tengah mengambil gelar Doktor di UGM.

Implikasinya, lanjut Upi, ketika siswa-siswi tersebut masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi, akan terlihat jelas bahwa pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran di tingkat sebelumnya, sangat lemah.

“Ini ironis dan harus ada solusi jangka panjang. Ini semua berasal dari perubahan kurikulum yang kerap dilakukan pemerintah sehingga guru tidak konfiden mengajar materi yang benar-benar telah dikuasainya,” ungkap Upi.

Melihat kenyataan ini Upi mendorong pemerintah perlu  memberlakukan kurikulum secara konsisten untuk jangka waktu panjang. Sehingga guru dan murid dapat menyerap ilmu yang diajarkan secara optimal. Beberapa negara maju, kata dia, sejak awal pembangunan pendidikannya berkomitmen kuat untuk menjalankan kurikulum yang telah disepakati sejak awal. Sehingga perubahan yang negara itu lakukan hanyalah perubahan minor yang tidak mengganggu content kurikulum itu sendiri, seperti Amerika Serikat.

“Sektor pendidikan seharusnya dijauhkan dari ranah politik, meskipun didalamnya mengandung pendidikan politik. Tujuannya, agar siswa-siswi kita menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, sebagai pilar pembangunan bangsa kedepan,” tegas Upi.

Terkait rencana pemerintah yang akan menerapkan 5 hari sekolah mulai tahun ajaran 2017/2018, Upi meminta kebijakan itu dipertimbangkan matang-matang sebelum diberlakukan. Sebab, bila tidak, lanjut Upi, pemerintah hanya akan menjadikan siswa-siswi sebagai kelinci percobaan. Padahal di tangan siswa-siswi saat inilah masa depan bangsa kita,” tegas Upi. [YUK]