Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi Pancasila

Pemerintah Siapkan Kebijakan Ekonomi Pancasila

51
BERBAGI
Ilustrasi: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memotong tumpeng dalam acara HUT PDIP ke-44, di JCC Jakarta, Selasa (10/1/2017)-setkab.go.id

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan kebijakan ekonomi Pancasila, yaitu kebijakan ekonomi gotong royong yang memfokuskan pada keadilan dan pemerataan.

“Kebijakan ekonomi Pancasila intinya adalah ekonomi yang berkeadilan, ada pemerataannya. Karena percuma pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi apabila tidak merata dan hanya dinikmati oleh segelintir orang, “ kata Presiden Jokowi, dalam sambutannya pada Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 44 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di JCC, Jakarta, Selasa (10/1).

Menurut Jokowi, kebijakan yang diambil pemerintah dengan membangun dari pinggiran, pulau terdepan, dan desa, merupakan perwujudan dari ekonomi Pancasila.

“Dengan mendorong pemerataan sosial ekonomi seluruh rakyat akan merasa berdiri di tanah air yang sama, Indonesia. Seluruh rakyat akan merasakan hidup di rumah kebangsaan yang sama, Indonesia,” kata Jokowi.

Sesuai dengan semangat Bung Karno bahwa negara Indonesia adalah “negara semua untuk semua”, Jokowi berharap kerja sama pemerintah dengan PDIP semakin erat dan produktif untuk mewujudkan Indonesia Raya.

Tantangan-tantangan Indonesia

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan tantangan terberat perekonomian untuk sekarang adalah terkait dengan kesenjangan yang terjadi antara orang kaya dan miskin.

Berdasarkan rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, di hadapan kader PDIP Presiden memaparkan capaian pemerintahnya.

Presiden menjelaskan, pada 2014, angka gini rasio mencapai level 0,41 dan secara perlahan berhasil diturunkan menjadi 0,39 pada 2016. Meskipun penurunan angka gini rasio itu hanya sedikit, menurut Jokowi, masih lebih baik jika dibandingkan banyak negara lain.

“Dibandingkan dengan negara lain Cina, Filipina, dan Malaysia, angka kita lebih baik,” katanya.

Di tengah perlambatan ekonomi dunia seperti sekarang ini, Presiden menyebut Indonesia sepatutnya berbangga karena bila dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada angka yang dapat dibanggakan.

“Kita patut berbahagia bahwa pada tahun 2016, di triwulan dua, ekonomi kita 5,18. Pada triwulan ketiga turun sedikit menjadi 5,02. Kita harapkan pada tahun ini ekonomi akan tumbuh paling tidak minimal 5,1 persen. Saya kira sebuah angka yang patut kita banggakan karena dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang sangat berat seperti sekarang ini angka ini adalah sebuah angka yang sangat baik,” ujar Presiden.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki tantangan besar di tengah pertumbuhan ekonomi tersebut. Ketimpangan perekonomian adalah yang utama.

“Inilah tantangan terberat kita,” katanya.

Tantangan kedua adalah tingkat pengangguran, yang selama 2 tahun terakhir hanya turun sedikit.

Tantangan ketiga adalah kemiskinan. Presiden menunjukkan bahwa angka kemiskinan dapat diturunkan sebesar 0,36 persen hingga berada pada angka 10,86.

Jokowi juga mencontohkan pembangunan kembali gedung pos lintas batas negara di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya disebutnya berada dalam kondisi menyedihkan. Sebagai wajah Indonesia yang dilihat dari negara tetangga, Presiden tidak ingin martabat bangsa terinjak-injak oleh karena pembangunan yang tidak merata dan pelayanannya yang tidak maksimal.

“Bukan karena masalah kemewahan, tetapi ini adalah etalase terdepan negara yang menjadi kebanggaan dan harga diri kita,” katanya.

Terkait dengan pemerataan, pemerintah kini juga mulai memprioritaskan pembangunan di luar Pulau Jawa. Seperti di pulau terdepan Indonesia, Miangas misalnya, tahun lalu sudah diresmikan bandara untuk mendukung mobilitas penduduk.

Dana desa, menurut Jokowi, alokasi anggarannya terus meningkat tiap tahunnya, hingga yang paling krusial ialah mengenai penyeragaman harga bahan bakar minyak di Papua.

“BBM di Pulau Jawa harganya Rp6.450, saya mendengar setelah berkunjung ke sana ternyata harga BBM di Papua ada yang Rp40 ribu bahkan sampai Rp100 ribu per liter. Tetapi 3 bulan yang lalu harga BBM di Papua telah kita samakan dengan harga BBM di Jawa. Ini bukan masalah harga, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Jokowi. [setkab.go.id/ setneg.go.id/DAS]