PDI Perjuangan: Penetapan Deklarasi Capres adalah Hak Ketum

PDI Perjuangan: Penetapan Deklarasi Capres adalah Hak Ketum

23
BERBAGI
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat pelatihan Manajer Kampanye DPD PDIP Jawa Timur/pdiperjuangan-jatim.com

Koran Sulindo – Ketika partai ramai-ramai mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) pada 2019, PDI Perjuangan justru memilih untuk tidak ikut-ikutan. Selain karena dianggap terlalu dini, PDI Perjuangan menegaskan punya tahapan untuk memutuskan dukungan soal capres.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, penetapan bakal capres dan calon wakolnya merupakan hak ketua umum PDI Perjuangan. Itu merupakan hasil keputusan kongres partai. Berdasarkan tahapan yang disebutkan tadi, PDI Perjuangan akan menetapkannya pada Oktober 2018.

Kendati belum memutuskan dukungan kepada Jokowi, PDI Perjuangan disebut akan tetap mendukung penuh pemerintahan mantan gubernur DKI itu. “Itu yang menjadi prioritas utama kami,” kata Hasto seperti dikutip CNN Indonesia pada Minggu (13/8).

Tradisi PDI Perjuangan, kata Hasto, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri akan selalu memberi kesempatan kedua kepada kadernya dalam memimpin pemerintahan. Terlebih kader tersebut memenuhi syarat utama untuk kembali memimpin yaitu memasyarakatkan Pancasila dan membawa masa depan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.

Ia berjanji pada saatnya nanti, PDI Perjuangan akan berbicara mengenai pencalonan presiden.

Sebelumnya ada enam partai yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi untuk kembali maju menjadi capres pada 2019. Awalnya Partai Golkar tahun lalu memastikan dukungannya terhadap Jokowi. Setelah itu menyusul partai-partai lain seperti Partai Nasdem, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Yang paling terbaru adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo. [KRG]