Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Pengadaan Kapal Pertamina Trans Kontinental

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Pengadaan Kapal Pertamina Trans Kontinental

134
BERBAGI
PT Pertamina Trans Kontinental [Foto: Istimewa]

Koran Sulindo – Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) PT Pertamina Trans Kontinental memasuki babak baru. Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 35,32 miliar itu.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Warih Sadono menuturkan, salah satu tersangka dalam kasus tersebut merupakan mantan pejabat di perusahaan milik negara itu. Ia adalah Suherimanto, mantan Presiden Direktur PT Pertamina Trans Kontinental.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kerugian negara dalam proyek tahun anggaran 2012 hingga 2014 itu mencapai 35,32 miliar rupiah. Kejagung sudah pernah memeriksa Suherimanto sebagai saksi dalam kasus itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga pernah menyerahkan sejumlah dokumen hasil investigasi pengadaan kapal AHTS senilai US$ 28,4 juta. ICW ketika menyelidiki kasus ini menemukan kejanggalan ketika pembelian kapal itu dilakukan yakni adanya keterlambatan penyerahan kapal senilai US$ 5 ribu.

Pengadaan kapal dilakukan PT Vries Marine Shipyard (VMS) di Guangzhou, Tiongkok.‎ Penyerahan kapal pertama (Trans Andalas) seharusnya dilakukan pada 25 Mei 2012 di Batam. Lalu, penyerahan kapal kedua (Trans Celebes) seharusnya dilakukan pada 25 Juni 2012. Namun, penyerahan kedua kapal itu terlambat dari yang seharusnya.

Keduanya diserahkan pada 10 Agustus 2012 dan 8 Oktober 2012. Keterlambatan ini disebutkan karena faktor cuaca dan hari libur di Tiongkok. Namun, alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh PT VMS. Karena keterlambatan itu, ada denda sekitar US$ 875 ribu yang tidak ditagih PT Pertamina Trans Kontinental kepada PT VMS.

Kompensasi atas keterlambatan ini digantikan dengan penambahan pada peralatan kapal senilai Rp 322 juta dan US$ 2.200. Padahal, nilai kompensasi ini tidak diatur dalam kontrak sekaligus dianggap melanggara isi kontrak. Kasus ini pun sudah resmi naik ke penyidikan.

Sebelum penetapan tersangka, Kejagung juga pernah memanggil eks Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Ahmad Bambang. Pemanggilan ini karena Ahmad merupakan mantan Direktur Utama PT Pertamina Trans Continental. Akan tetapi, ia acap mangkir dari panggilan tersebut. [KRG]