Jokowi: Indonesia Perlu Konglomerat-konglomerat Baru

Jokowi: Indonesia Perlu Konglomerat-konglomerat Baru

Presiden Jokowi memasuki ruang acara Rapimnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Tangerang, Banten, Rabu (7/3/2018)/Setkab-Rahmat).

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia memerlukan konglomerat-konglomerat baru, terutama yang berasal dari usaha kecil dan menengah (UKM)

“Saya setuju bahwa perlu konglomerat-konglomerat baru di negara kita Indonesia ini, yang asalnya dari permukaan dari UKM-UKM, usaha-usaha menengah. Terutama tidak hanya di Jakarta tapi lebih utama dari daerah-daerah, ini penting sekali,” kata Presiden Jokowi, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Tangerang, Banten, Rabu (7/3/2018), seperti dikutip setkab.go.id.

Menurut Jokowi, yang paling penting adalah menaikkan kelas dari usaha kecil menjadi menengah, kemudian dari usaha menengah naik kelas ke usaha kelas atas, konglomerat.

HIPMI diminta merumuskan jurus naik kelas itu, salah satunya dengan regulasi.

Jokowi juga mendukung kiprah HIPMI dengan program “HIPMI Go to Campus” dan “HIPMI Go to School” yang mendorong siswa-siswi SMK/SMA dan kampus tidak hanya berorientasi kepada hal yang bersifat politik, tapi juga pada masalah ekonomi.

“Silakan ini bisa bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain sehingga dorongan untuk memperbesar persentase pengusaha yang ada di negara kita ini akan semakin baik,” katanya.

Bank Wakaf Mikro

Presiden juga mengatakan pemerintah mulai membentuk bank wakaf mikro di beberapa pondok pesantren (Ponpes). Bank wakaf ini hanya mengutip biaya administrasi sebesar 2 persen.

“Tetapi volumenya memang tidak banyak, 1 bank wakaf mikro hanya memiliki modal kurang lebih 6 sampai 8 miliar. Tetapi untuk sebuah pondok pesantren, lingkungan pondok pesantren yang memiliki komunitas bisnis, saya kira lebih dari cukup,” kata Jokowi.

Sementara itu, soal pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 persen, Jokowi berjanji akhir bulan ini diturunkan dari 1 persen menjadi 0,5 persen.

“Saya kemarin sebetulnya menawar 0,25 persen, tapi Menteri Keuangan bersikeras,” katanya.

Menkeu beralasan penurunan tajam itu mempengaruhi penerimaan pendapatan negara.

Presiden meminta Undang-Undang Kewirausahaan segera diselesaikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saya setuju sekali Undang-Undang Kewirausahaan ini segera diselesaikan oleh DPR. Yang didalamnya menyangkut percepatan ekonomi untuk pengusaha-pengusaha pemula,” katanya.

UU Kewirausahaan ini juga berkaitan dengan penyaluran kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Soal besaran kredit yang diberikan, Presiden Jokowi mengaku telah menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian agar mengumpulkan perbankan.

Pertumbuhan Ekonomi

Jokowi mengatakan tidak mudah mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

“Tetapi kalau kita lihat di G20, Indonesia perkembangan ekonomi yang sekarang ini pada posisi 3 dan 4 antara itu. Ranking kan kalau tidak di 3 besar, 4 besar. Artinya kita sebetulnya masih berada pada posisi yang sangat baik,” katanya.

Jokowi mengatakan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun Indonesia kembali meraih peringkat rating investment grade atau layak investasi dari tiga lembaga pemeringkat internasional, Moody’s, Fitch Rating, dan Standard & Poor’s.

“Ini sebuah kepercayaan, sama seperti kita membangun sebuah usaha, kepercayaan itu nomor satu,” katanya.

Dalam survei Bank Dunia mengenai indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business), pada 2014 Indonesia berada pada peringkat 120 dan sekarang ini meloncat di peringkat 72, atau naik 48 posisi.

“Ini juga sebuah perkembangan yang sangat historis yang sering kita lupa atau kita tidak tahu yaitu bahwa Indonesia sekarang ini masuk ke dalam kelompok yang sangat istimewa yaitu trillion dolar club. Negara-negara yang punya ekonomi dengan nilai 1 triliun dolar per tahun,” katanya.

Di dunia hanya ada 16 negara masuk dalam kelompok ini.

“Ini yang sering kita lupa, sering saya sampaikan kepada menteri maupun kepada duta besar, jangan sampai kita sudah masuk ke dalam 16 besar, itu kita masih minta bantuan atau mendapatkan bantuan bantuan dari negara lain,” kata Jokowi, yang meyakinkan agar Indonesia mulai membantu negara-negara lain. [DAS]