Iskaq Tjokrohadisoerjo, Pendiri dan Kader Abadi PNI

Iskaq Tjokrohadisoerjo, Pendiri dan Kader Abadi PNI

638
Iskaq Tjokrohadisurjo (kiri) bersama Sukarno dalam kunjungan kerja di Bukittinggi, Sumatera Barat.

Koran Sulindo – Ikut mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 1927. Memutuskan tidak mau ke PDI ketika PNI dipaksa berfusi.

Sewaktu masih menuntut ilmu di Universitas Leiden Belanda Iskaq Tjokrohadisoerjo tidak pernah terlihat ikut kegiatan Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Hindia Belanda di negeri penjajah itu. Ia lulus kuliah tepat waktu, 3 tahun.

Namun setelah mendapatkan gelar Master in de Rechten dan pulang ke tanah air, jiwa nasionalisme Iskaq seolah tiba-tiba meledak. “Tanaman yang merambat d di bagian muka rumah dipotong karena bunganya berwarna oranye, dan bukan merah putih. Cangkir-cangkir di rumah harus berwarna merah putih,” tulis Mr Sunario, teman sejawat Iskaq dalam pengantar buku Iskaq Tjokrohadisurjo, Alumi Desa Bersemangat Banteng (R. Nalenan; 1982)

Sejak pulang kampung pada 1926 itu, karena sejak awal ingin menjadi orang bebas, Iskaq membuka kantor advokat di Bandung, padahal pemerintah kolonial menempatkannya di Batavia. Tiga orang teman sejak di negeri Belanda bergabung dalam firma hukum Iskak itu yaitu Sartono, Wiryono Kusumo, dan Ali Sastroamidjojo.

Setahun kemudian, Iskaq menjadi satu dari tujuh orang yang pertama berkumpul di jalan Regentsweg (kini jl Dewi Sartika) Bandung mendirikan Partai Nasional Indonesia. Saat itu dia diputuskan menjabat sekertaris merangkap bendahara. Nama Iskaq sejak itu tak dapat dipisahkan dari PNI dan pergerakan nasional yang mulai bangkit dan berhimpun pada masa-masa itu.

Rapat untuk mendirikan PNI itu dihadiri Iskaq, Soekarno, Sartono, Budiarto Martoatmojo, Suanrio, Samsi Sastrowidagdo, Anwari, dan Cipto Mangoenkusumo. Cipto tidak setuju berdirinya partai, karena pasti akan dihantam pemerintah kolonial, apalagi baru setahun sebelumnya Partai Komunis Indonesia yang memberontak dibabat habis-habisan dan para kadernya dibuang ke Tana Merah Papua. Cipto saat itu memang berstatus orang buangan, yang dipaksa pindah dari Surabaya ke tanah priangan itu, sebelum di buang ke Makassar.

Pada rapat 4 Juli 1927 itu wadah yang didirikan belum berupa partai. Bernama Perserikatan Nasional Indonesia, PNI berubah menjadi partai pada konggres pertama di Surabaya pada 28-30 Mei 1928. Selain keputusan penting itu, PNI memutuskan menerbitkan surat kabar bernama Persatuan Indonesia. Konggres  memutuskan Soekarno menjadi ketua dan Iskaq menjadi sekertaris merangkap bendahara. Acara yang diselenggarakan di gedung Stadstuin-Theater dihadiri lebih dari 3.000 orang.

Jalan Iskaq melawan pemerintahan Belanda sudah diputuskan.

Konggres kedua PNI diadakan setahun berikutnya di Jalan Kenari 15 Jakarta. Soekarno masih didapuk menjadi ketua, Iskaq tetap sekertaris, tapi bendahara kini dijabat Sartono. Hasil Konggres ini yang paling jelas adalah menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Sebelum menutup acara Soekarno menyeru hadirin percaya diri sendiri dan terus bekerja menuju Indonesia Merdeka. “Kita bersumpah dihadapanmu,” kata Soekarno.

Sebelum PNI berdiri, orang-orangnya mencoba menghimpun seluruh gerakan di tanah jajahan itu. Organisasi yang bernama Permufakatan OPerhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) itu didirikan pada 17 Desember 1927, hanya 5 bulan setelah berdirinya PNI.

Ketua PPPKI terpilih adalah Iskaq, dengan sekertaris Anwari. Aksi pertama PPPKI adalah rapat umum pada 25 Maret 1928. Rapat yang diikuti PNI, PSII, Budi Utomo, Kaum Betawi, dan Serikat Sumatera itu adalah sambutan kegembiraan atas dibebaskan 4 aktivis PI di Belanda. PPPKI menghimpun dana saweran dari para anggotanya untuk para aktivis yang berjuang di negeri penjajah itu.

Konggres pertama PPPKI di Surabaya memutuskan Bank Bumiputera diubah menjadi Bank Nasional Indonesia dan meluncurkan aksi massa bersama serentak di 4 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Mataram pada 1 September 1929. Konggres kedua yang dijadwalkan pada Desember 1929 gagal karena penjajah melakukan penangkapan besar-besaran anggota PKI termasuk Soekarno dan Iskaq.

Ini adalah penangkapan besar-besaran untuk kedua kalinya selama Pergerakan Nasional. Pemerintah kolonial menangkapi tokoh-tokoh PNI dengan alasan akan mengadakan pemberontakan. Perintah itu keluar dari Pokrol Jenderal pada 24 Desember 1929.

Jumlah penggeledahan sebanyak 789 yakni 400 di Jawa, 50 di Sumatera, 28 di Sulawesi dan beberapa di Kalimantan.   Penangkapan dilakukan pada 37 tempat, yakni 27 di Jawa, 8 di Sumatera, 1 di Sulawesi dan 1 lagi di Kalimantan.  Sebanyak 180 pimpinan PNI ditahan.

Sekelompok polisi bersenjata lengkap memasuki rumah Iskaq pagi-pagi subuh. Mereka membawa Iskaq, sedang rumahnya diporak-porandakan oleh polisi-polisi itu untuk mencari dokumen-dokumen yang menyangkut PNI. Polisi tak memberi kabar di mana Iskaq ditahan.

Saat yang sama, Soekarno juga ditangkap. Kelak dalam pengadilan karena penangkapan sewenang-wenang ini lahirlah pledoi Soekarno yang bersejarah, Indonesia Menggugat”.

Sementara Iskaq tidak lama berada di tahanan kepolisian Kosambi. Ia segera dipindahkan ke bui Banceuy. Berminggu-minggu lamanya diperiksa.

Banceuy adalah bui tingkat rendahan. Terletak ditengah-tengah kota, di situ dipisahkan tahanan kelas bawah dengan tahanan politik yang termasuk tahanan elit. Kalau tahanan kelas bawah tidur di lantai, maka tahanan politik tidur di felbet besi beralas tikar.   Makanannya hanya sambal dengan nasi beras tingkat rendahan.

Di dalam penjara itu Iskaq bertemu lagi dengan pimpinan PNI yang diseret dari Yogya tadi.

Beberapa waktu kemudian, ternyata Iskaq tidak diadili melainkan dibebaskan. Mula-mula dengan pengawalan polisi tetapi kemudian dibebaskan sama sekali. Iskaq dilarang untuk tinggal di Bandung (verbanning). Sedangkan Sukarno, Maskun, Gatot Mangkupraja, dan Supriadinata diajukan ke pengadilan yang ditangani Landraad Bandung. Kemudian diketahui, untuk mengadili Iskaq yang advokat itu, harus ada izin dari pengadilan tinggi di Jakarta.

Adapun Iskaq, selain terus aktif berjuang di pergerakan, juga tetap menjalankan profesi advokatnya dengan ulet. Tak heran Iskaq adalah sebenar-benar bendahara, ia juga membantu ekonomi teman-teman seperjuangan seperti Soekarno yang sebagian besar wajktunya dihabiskan untuk partai sehingga tak mempunyai waktu mencari uang.

Landraad Bandung menjatuhkan hukuman, bagi Sukarno: 4 tahun, Gatot Mangkupraja: 2 tahun,  Maskun: 1 tahun 6 bulan, dan Supriadinata: 1 tahun 3 bulan. Keputusan tersebut mendapat protes dari bebagai pihak.

Di Belanda, Perhimpunan Indonesia mengadakan rapat untuk mengajukan protes dengan pembicara utamanya Syahrir, Nazir Datuk Pamuncak, dan Abdoel Majid. Juga protes datang dari kaum sosialis-demokrat Belanda, antara lain dari J.E.Stokvis.

Organisasi-organisasi di Indonesia melancarkan tantangan terhadap keputusan pengadilan Bandung itu antara lain PPPI, PPPKI, dan Budi Utomo.

Di samping protes dari organisasi berbentuk rapat umum, juga berupa tulisan-tulisan di surat kabar yang mengkritik tindakan-tindakan Pemerintah terhadap para pemimpin Pergerakan Nasional.

Sesudah keluar keputusan Pengadilan Bandung yang menetapkan bahwa PNI bersifat perhimpunan yang tujuannya menjalankan kejahatan menurut KUHP Hindia Belanda pasal 169, maka jelaslah bahwa PNI dan seluruh anggotanya ditempatkan dalam posisi sulit. Sartono dan Anwari mengeluarkan seruan kepada segenap anggota PNI untuk menghentikan kegiatan politiknya sehubungan dengan penangkapan terhadap pimpinan PNI di beberapa daerah. Ditegaskan pula bahwa pimpinan harian PNI untuk sementara berada di tangan Sartono dan Anwari.

Pada Sabtu 25 April 1931 diselenggarakan Konperensi Luar Biasa di Gedung Permufakatan Nasional, Gang Kanari, Jakarta. Konperensi tersebut mengeluarkan suatu pernyataan pembubaran PNI, yang ditanda-tangani Pengurus Pusat dan Daerah.

Kelompok dalam PNI yang tidak setuju dengan pembubaran PNI hanya atas tuduhan fitnah dari Pemerintah kolonial, lalu melepaskan diri. Kelompok yang dikenal dengan “Golongan Merdeka” itu kemudian menjelma menjadi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) di bawah pimpinan Syahrir, bekas pimpinan Perhimpunan Indonesia, lalu kemudian diketuai Bung Hatta. Bung Hatta dan Syahrir mengutamakan pendidikan kader. PNI di bawah pimpinan Hatta dan Syahrir sering mengadakan kursus untuk menempa tenaga-tenaga muda yang tangguh dalam perjuangan nasional di berbagai tempat di Jawa dan Sumatera.

Berita penangkapan dan pengadilan itu cepat meluas di dalam dan luar negeri, menambah kekayaan dan kepopuleran Pergerakan Nasional Indonesia. Pembelaan Sukarno di hadapan Pengadilan Negeri Bandung juga disebarkan oleh pers. Bahkan SDAP menterjemahkannya ke dalam bahasa Belanda dan menyebarluaskannya di Belanda/Eropa dengan judul  Indonesia klaag.

Kharisma Soekarno dan PNI makin berkembang di hati bangsa Indonesia. Belanda tidak dapat menutup mata dan hatinya terhadap kenyataan ini. Gubernur Jenderal Jhr. Mr. A.C.D. De Graff (1926-1931) menyadari begitu banyaknya protes dari dalam dan luar negeri, mau menutup muka Belanda dan mukanya sendiri dengan keputusan untuk memberi grasi kepada Sukarno. Hukuman Sukarno 4 tahun diubah menjadi dua tahun.

Karena tak boleh lagi di Bandung, Iskaq pindah ke Sulawesi pada 1930. Ia membuka kantor advokat di Manado. Di sana Iskaq mendapat berita Sartono dan kawan-kawannya telah membubarkan PNI, dan sebagai gantinya ialah mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia, disingkat Partindo.

Sebagai seorang senior dan tokoh Pergerakan Nasional, Iskaq dipilih oleh teman-temannya menjadi Ketua Partindo di Manado.

Pada 1933, setelah Ketua Partindo, Sukarno ditangkap pada 31 Juli, Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan larangan berapat pada Partindo. Akibatnya, kongres PPPKI yang direncanakan di Solo pada Desember 1933 ditunda dengan alasan kehadiran anggota-anggota Partindo dalam Kongres itu.

Pemerintah kolonial  kemudian sekali lagi menangkapi pimpinan Partindo seperti: Sukarno, Amir Syarifuddin, Budiarto, Nyonoprawito, dan Yusuf Yahya. Perlakuan yang sama dikenakan juga kepada pimpinan PNI (baru) yakni Bung Hatta dan Syahrir. Dua terakhir ini ditangkap di Jakarta pada 25 Februari 1934. Minggu pertama bulan Jnuari 1935, mereka dibuang ke Boven Digul, dan seterusnya ke Bandaneira.

Dengan ditangkapnya pimpinan Partindo dan PNI (Pendidikan Nasional Indonesia), maka gerakan nasionalis radikal menjadi lumpuh pada 1934.

Residen Solo

Setelah proklamasi kemerdekaan, Ishaq juga menjadi Residen Banyumas. Pada masa akhir penjajahan Jepang, dia dan Komandan TKR setempat, Soedirman merampas persenjataan Jepang. Setelah itu Ishaq diperintah Presiden Soekarno menjadi residen di Solo. Saat itu di kota kerajaan itu berkembang gerakan anti swapraja yang ditujukan terhadap Susuhunan dan Mangkunegoro. Kedua raja Jawa yang masih muda itu dicurigai bersimpati pada Belanda dan tidak mendukung sepenuhnya Republik Indonesia.

Ringkas cerita, setelah episode revolusi itu Iskaq terlibat dalam delegasi perundingan Renvile, hakim negara dalam pemerintahan Soekarno-Hatta, menjadi Menteri dalam negeri dan menteri perekonomian dalam masa kabinet parlementer, namun selalu juga berjuang untuk PNI. Perintis kemerdekaan yang lahir pada 1896 ini, lima tahun lebih tua dari Soekarno, sempat hendak menyatukan kembali PNI yang terbelah dua pada 1966.  Niatnya gagal. Pada saat itulah juga Orde Jenderal Soeharto membabat PNI hingga ke daerah-daerah. PNI keok pada Pemilu pertama Orde Baru pada 1971, dan dipaksa berfusi dengan partai-partai nasionalis lain pada 10 Januari 1973.

Iskaq menolak masuk Partai Demokrasi Perjuangan hasil fusi itu, dan pelan-pelan keluar dari dunia politik dan aktif di dunia pendidikan dengan membesarkan Universitas 17 Agustus1 1945 yang sudah didirikannya pada 1952. {Didit Sidarta]