Haji Hasan: Akhir Hidup di Ujung Bedil Marsose

Haji Hasan: Akhir Hidup di Ujung Bedil Marsose

Seolah belum puas dengan pembantaian itu, mereka meninggal dipenggal kepalanya, sedangkan yang terluka diangkut ke Garut untuk diobati di rumah sakit agar segera bisa dihukum.

169
Pasukan Marsose digunakan untuk menumpas perlawanan petani di Garut.

Koran Sulindo – Jenazah yang masih berlumuran darah itu dilemparkan begitu, bertumpuk-tumpuk di dalam gerbong untuk di bawa ke kota. Di dalam kereta, tubuh bergelimang darah itu tampak kemerahan juga darah yang menetes dari celah-celah gerbong.

Ketika kereta bergenang darah itu akhirnya tiba di kota, bau anyir menyeruak dan memicu orang-orang berkerumun. Gumam pelan segera menjelma menjadi pekik dahsyat penuh kengerian. Ya benar, itu memang pamer kekejian yang sempurna.

Bahkan sebelumnya, agar menjadi contoh bagi ribuan rakyat yang menjadi saksi, semua korban yang tewas tertembus peluru itu dipenggal kepalanya. Ini peringatan kepada siapapun yang berani melawan penguasa, bakal bernasib sama.

Lalu, jenazah siapa yang bertumpuk-tumpuk mengenakan baju putih dengan lilitan jimat di gerbong kereta dan menjadi peringatan itu?

Itu adalah jenazah Haji Hasan, istri dan anaknya, Haji Bakar, Intasim, Sukanta, Engko, Udin serta Saedi. Kematian mereka dikenal sebagai ‘Pembantaian Cimareme’ yang terjadi pada tanggal 7 Juli 1919. Sejarah kemudian mencatat ‘Pembantain Cimareme’ adalah salah satu kejadian penting tahun 1919 yang memicu perdebatan sengit baik di tanah jajahan ataupun di negara induk Belanda.

Kematian Haji Hasan dan keluarganya adalah puncak perlawanan masyarakat Desa Cimareme melawan pemerintah kolonial. Dalam peristiwa itu tujuh orang meninggal, sementara 20 orang lainnya terluka akibat berondongan mimis marsose.

Sebagai seorang haji, keluarga Haji Hasan adalah keluarga terpandang di Cimareme. Ia adalah anak dari Kyai Tubagus Alpani, pemimpin pesantren di Cimareme yang merupakan keturuan bangsawan Banten. Ibunya, Djamilah adalah putri R Kartaningrat yang merupakan pendiri pesantren Cimareme.

Sebagai pemuka masyarakat, di Cimareme keluarga Haji Hasan juga memiliki tanah pertanian luas yang ditanami padi dan tembakau yang membuat Cimareme dikenal dengan ‘Bako Cimareme’. Ia juga mempunyai peternakan kuda waktu itu menjadi kekayaan dan status sosial penting. Keluarga itu juga mengusahakan kolam ikan mas yang luas dan kebun yang ditanami ratusan pohon kelapa.

Sejak muda Haji Hasan memang sudah menunjukkan sikap radikal, mungkin karena mengalirnya darah bangsawan sekaligus kyai yang membuatnya selalu terlibat permusuhan dengan pejabat Belanda.

Ia pernah berseteru dengan seorang kontrolir Belanda saat penduduk Cimareme diwajibkan kerja bakti untuk membuat jalan antara Sindangkulon dan Cibudug.  Ia tersinggung sikap arogan kontrolir itu pada penduduk. Ia juga menolak tawaran pemerintah yang menawarinya sebagai pemimpin agama.

Mempelajari agama Islam di pesantren sejak muda, Hasan diharapkan dapat menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang kyai. Ia justru lebih tertarik mendalami ilmu kesaktian dan mengajarkan pencak silat kepada para santri dan masyarakat sekaligus memobilisasi mereka dengan membentuk klub sepak bola. Klub itu dinamai Voetbal Merdeka Tani.

Kiprahnya yang intens di masyarakat, membuatnya tampil sebagai sosok berpengaruh. Selain itu sebagai pemimpin pesantren ia menggaet dukungan massa sekaligus legitimasi keagamaan.

Kelangkaan Beras

Seperti desa-desa lain di Priangan yang subur, kehidupan di Cimareme, Banyuresmi, Garut, Jawa Barat tergolong relatif baik. Rakyat tak terlalu kesulitan mendapatkan uang baik dari mengerjakan tanah atau menjadi buruh perkebunan yang selalu kekurangan tenaga.

Namun, dengan lebih banyak tanah-tanah subur diubah menjadi perkebunan di era tanam paksa, wilayah ini konsisten mengalami kekurangan pangan. Sepanjang tahun 1914 hingga 1917, daerah ini defisit 400.000 ton beras. Jumlah itu merupakan 13 persen produksi beras di Jawa.

Selain karena jumlahnya yang terbatas, beras juga bukan merupakan komoditas yang dijual bebas. Pengadaan dan persediannya dimonopoli pemerintahan kolonial dengan menunjuk bupati dan para begundalnya sebagai makelar.

Tak hanya sulit membeli beras, petani juga wajib menjual gabah hasil panen kepada pemerintah berdasarkan luas sawah. Setiap pemilik satu bau sawah wajib menjual padi 1 pikul gabah ke pemerintah, namun untuk sawah yang dianggap subur gabah yang harus dijual adalah 3 pikul. Khusus di Garut, jumlah gabah yang harus disetor petani makin besar jumlahnya yakni 4 pikul per bau. Kewajiban itu tidak berlaku bagi petani yang yang memiliki sawah kurang dari 0,5 bau.

Meskipun dibayar kontan, harga beli pemerintah sebesar 4,5 gulden/pikul dianggap jauh dari harga pasar yang mencapai 7,5 gulden per pikul.

Pemerintah juga menunjuk kantor lurah, camat dan wedana atau kabupaten sebagai tempat pembelian gabah, termasuk stasiun kereta api dan tempat penggilingan padi. Petani juga wajib mengangkut sendiri gabahnya ke tempat-tempat pembelian-pembelian yang sudah ditunjuk itu.

Bau adalah ukuran di pedesaan untuk menyebut lahan seluas 0,75 hektar sementara ukuran pikul sama dengan ukuran berat 60 kg.

Selain mengatur tata niaga, pemerintah juga membatasi persediaan yang boleh dimiliki petani menjadi paling banyak 3 pikul. Mereka yang ketahuan menyimpan gabah melebihi batas akan disita dan dikenai denda 100 gulden. Ancaman serupa juga diberlakukan kepada pedagang yang persediaannya melebih batas.

Memperlancar distribusi beras, pemerintah kolonial mengenjot sistem pengangkutan beras dari wilayah yang surplus ke daerah yang minus gabah seperti Priangan. Sementara untuk mengoperasionalkan sistem monopoli yang mencekik itu pemerintah menyiapkan anggaran 5.000 gulden untuk setiap kewedanaan. [Lanjut ke; Peristiwa Garut, Pembantaian Petani oleh Marsose]