Freeport Yakin Kesepakatan dengan Indonesia Terlaksana Tahun Ini

Freeport Yakin Kesepakatan dengan Indonesia Terlaksana Tahun Ini

37
BERBAGI
Ilustrasi: Tambang Grensberg Freeport, Papua/EPA

Koran Sulindo – Freeport-McMoRan Inc,  perusahaan tambang tembaga terbesar di dunia yakin berada di jalan yang benar untuk menandatangani kesepakatan dengan pemerintah Indonesia soial tambang Grasberg, tahun ini.

“Kami berada di titik bersedia menyelesaikan kesepakatan itu tahun ini juga, dan itu adalah prioritas utama kami,” kata Direktur Keuangan Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, Kamis (8/6), seperti dikutip Reuters.com.

Saham Freeport langsung naik 2,9 persen ke 12,06 dolar AS per lembar, Kamis itu.

Indonesia menghentikan ekspor tembaga Freeport pada Januari lalu, di bawah perundangan baru yang mewajibkan perusahaan tambang asing memakai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), peraturan pajak dan pembagian royalti baru, serta menyerahkan 51 persen saham kepada pemerintah.

Freeport juga harus membangun smelter, mesin pemurnian mineral, di Indonesia dalam jangka 5 tahun ke depan.

Untuk kasus Freport, yang sejak awal Orde Baru pada 1967 menggunakan sistem Kontrak Karya, penggantian dengan IUPK tak bisa dinegoisasikan dengan pemerintah.

Kontrak Freeport berakhir pada 2012 nanti, dengan 2 kali 10 tahun perpanjangan, hanya akan disetujui jika Freeport setuju memakai IUPK.

Tanpa kesepakatan baru, Freeport sebenarnya pasti akan tetap berbisnis di Indonesia, karena mereka telah membabat proyek baru mengubah pertambangan bawah tanah ke pertambangan muka tanah (open pit mining), dan sudah menginvestasikan uang sebanyak 3 miliar dolar AS (sekitar Rp40 triliun, dengan kurs terkini).

Proyek itu baru separuh jalan, ditargetkan rampung pada 2018 atau 2019.

Freeport akan bertemu dengan Pemerintah Indonesia pada Selasa depan, dalam negoisasi yang sudah berlangsung panjang dan diharapkan selesai Oktober 2017 nanti.

“Yang paling penting adalah substansinya, menyangkut aturan dan surat-surat yang membuat mereka nyaman dan memberi kepastian berusaha mereka untuk beroperasi di Indonesia,” kata Sekjen Kementerian ESDM, Teguh Pamuji, Jumat (9/6) lalu.

Sementara itu Freeport masih menghadapi masalah lain. Pekerja kontraknya, sebagian besar dari pegawai di sana, berkurang dari 33 ribu orang pada Januari lalu tinggal 26 ribu orang.

Karena larangan impor itu, Freeport memecat sebanyak 3 ribu pada kwartal pertama tahun ini. Belakangan sebanyak 3 ribu pegawai tetap dan seribu pegawai kontrak juga mengundurkan diri.

Menurut Quirk, Freeport lagi melatih para pekerja baru, dan mereka yang mengundurkan diri diminta melamar ulang.

Pemogokan buruh dinyatakan akan berlangsung hingga Juni ini, dan para pekerja yang mogok itu belum dihitung sebagai mengundurkan diri. [DAS]