Buya Syafi’i Ma’arif: Kesenjangan Ekonomi Melebar Khianati Pancasila

Buya Syafi’i Ma’arif: Kesenjangan Ekonomi Melebar Khianati Pancasila

114
BERBAGI
Buya Syafi'i Ma'arif, 1 Februari 2017. Foto: Yuyuk Sugarman

Koran Sulindo – Negeri ini begitu gaduh, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Apa penyebabnya?

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif, memberikan jawabannya. Menurut pandangan pria yang lahir di Sumpurkudus, Sijunjung, Sumatera Barat, pada 31 Mei 1935 ini, akar permasalahan situasi Indonesia yang ingar-bingar seperti sekarang ini adalah adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang masih sangat lebar, masih sangat tajam. “Ini tak akan terjadi kalau elite politik dan elite ekonom insyaf bahwa bangsa ini harus dipelihara,” ujarnya kepada Yuyuk Sugarman dari Koran Suluh Indonesia, Rabu (1/2), di rumahnya di Yogyakarta.

Buya Syafi’i, demikian beliau biasa disapa, melihat para elite politik, ekonomi, dan juga hukum banyak yang belum menunjukkan keteladanan. Ia menengarai ini akibat kegagalan partai politik, yang hanya mendidik kadernya sebatas sebagai politisi, tidak mengarahkan untuk menjangkau kualitas yang lebih tinggi: sebagai negarawan. “Itu persoalan kita,” tuturnya.

Belasan tahun lampau, Buya dalam sebuah kesempatan juga mengatakan Indonesia bak sebuah kapal yang akan karam. Kendati demikian, ia mengajak seluruh elemen bangsa agar tidak pesimistis. “Sudah saya katakan itu sejak tahun 2003. Tapi, kita tak boleh pesimistis,” ungkapnya.

Berikut petikan wawancaranya.

Anda dulu pernah mengatakan Indonesia bak sebuah kapal yang akan karam. Apa situasi dan kondisi sekarang ini akan mempercepat “kapal bernama Indonesia” tenggelam?

Itu tak akan terjadi kalau elite politik, elite ekonom, insyaf bahwa bangsa ini harus dipelihara. Bangsa ini harus dijaga atau dirawat dengan baik demi anak cucu kita yang akan datang.

Saya melihat tak hanya elite politik dan elite ekonom saja, tapi elite hukum. Mahkamah Konstitusi kan begitu. Komisi Yudisila agak sedikit bermasalah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan relatif bagus. Mahkamah Agung masih perlu dibenahi. Jaksa juga begitu. Polisi agak membaik.

Di samping itu,  kita juga dihadapkan pada tantangan global, yakni narkoba yang sudah masuk sampai ke desa-desa. Kemudian, media sosial sudah tak terkendali, brutal, tidak beradab. Hoax mudah sekali ditangkap. Beberapa waktu lalu saja saya dikabarkan meninggal di Singapura. Pak Kiai Hasyim Muzadi juga dikabarkan begitu. Ini kan berita palsu. Mungkin perlu waktu untuk orang punya kemampuan menyeleksi mana yang benar dan mana yang tidak. Tapi kalau ini dibiarkan, akan merusak tatanan.

Jadi, kalau kita kaitkan dengan kebangsaan, saya melihat reformasi birokrasi kita masih tersendat dalam perjalanannya. Reformasi birokrasi kita masih di permukaan, belum menyentuh akarnya. Karena itu, saya mengharapkan para  elite belajar terus. Jangan berhenti hanya sebagai politisi, tapi harus berusaha naik kelas menjadi negarawan. Negarawan itu kan yang dipikirkan bukan soal pemilihan kepala daerah, bukan soal pemilihan presiden, tapi soal bagaimana negara tetap berlangsung hingga ratusan tahun yang akan datang.

Jadi bisa dikatakan situasi dan kondisi sekarang ini akibat kegagalan partai politik mendidik kadernya untuk menjadi negarawan?

Partai politik itu hanya mendidik menjadi politisi, tidak mau naik kelas menjadi negarawan. Itu persoalan kita.

Sebenarnya, apa akar masalahnya hingga situasi negara menjadi ingar-bingar?

Akar permasalahannya adalah kesenjangan sosial-ekonomi yang masih sangat lebar, masih sangat tajam. Kesenjangan ini harus ditiadakan. Ini pesan sila kelima. Yang kaya boleh kaya, tapi jangan terlalu, sebab yang miskin sudah keterlaluan miskin. Pak Ogah, pengemis, masih kita temui di jalan. Mungkin juga kesalahan mereka sendiri yang tak mau mengubah nasib. Tapi, apa pun, menurut saya, ini merupakan gejala yang tak sehat. Gejala itu mengkhianati Pancasila, mengkhianati sila kelima.

Meski begitu, kita tak boleh tiarap. Saya berharap perguruan tinggi jangan diam. Para guru besar kan diam. Tokoh-tokoh lain juga jangan menjadi broker, sehingga persoalan bangsa dan negara yang akan terpuruk tak terpikirkan.

Kalau kita lihat, sekarang ini muncul perbuatan yang sangat intoleran. Ada polisi swasta yang kadang seperti lebih berkuasa dari polisi yang beneran. Dan kelompok ini sulit ditindak karena sudah menjadi besar.

Perlu saya tambahkan, soal intoleran ini merupakan gejala global. Terjadi di mana-mana, tidak hanya di Indonesia saja. Kita dengar Trump akan membangun tembok perbatasan dengan Meksiko. Ini kan gila.  Kebijakan yang diambil Trump dengan membatasi imigran saya rasa akan menjadikan terorisme semakin hebat. Walaupun, menurut saya, terorisme sekarang ini adalah gerakan kematian. Mereka menganut teologi maut: berani mati karena tak berani hidup, karena mereka tak punya apa-apa lagi, dan ada harapan masuk surga. Itulah yang terjadi.

Melihat ini, saya menilai kesadaran kebangsaan harus direvitalisasi untuk kita semua.Tapi, sekarang, masyarakat sudah mulai bersuara. Itu penting sekali. Ini yang dinamakan silent majority. Dan saya melihat silent majority sudah ada gerakan. Dulu saya bergerak sendirian. Nah, kami berharap ini menjadi gelombang besar sehingga bangsa Indonesia tidak menjadi seperti sekarang.

Pancasila perlu dipertahankan. Hanya saja perlu revitalisasi. Artinya, Pancasila jangan hanya berhenti pada verbal, ucapan, terutama sila kedua dan kelimanya.

Apa yang sebaiknya dilakukan para elite?

Keteladanan.  Kita kan tahu, siapa sih yang menguasai perdagangan?  Kan hanya segelintir orang. Mosok dibiarkan? Yang membentuk negara ini kan kita semua. Tak boleh ada kesenjangan. Selama 70 tahun belum ada perbaikan fundamental tentang kesenjangan. Ada perbaikan tapi kecil sekali. Ini karena strategi pembangunan tidak berpedoman pada sila kelima. Sila kelima tidak dijadikan filosofi dasar untuk membangun.

Nah, kalau kita telaah, sebetulnya akar dari adanya kelompok radikal itu adalah kesenjangan. Kalau kesenjangan tak tajam, jualannya tak laku. Ini kan rentan sekali. Mungkin yang terpengaruh oleh mereka ini adalah orang-orang yang beriman baik namun, karena tak tahu peta, mereka mudah sekali terprovokasi.

Hanya, perlu saya ingatkan, kita jangan marah kepada kelompok kaya ini. Mereka bisa kaya karena fasilitas dari penguasa, juga para bankir. Karena itu, jangan marah kepada mereka, tapi justru belajarlah kepada mereka. Ada buku soal Cina perantauan yang saya baca, bagus sekali. Memang mereka menghormati leluhurnya. Namun, ada di antara mereka ada yang lebih mengutamakan bangsa ini dibanding leluhurnya.

Itulah problem yang kita hadapi. Tapi, saya rasa presiden kita, Joko Widodo, punya niat baik. Kita harus mendukung. Namun, presiden juga harus tegas. Saya dengar dia kopig, keras kepala, dalam arti positif. Ini penting dalam mengambil sikap. Ini juga terlihat pada sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Saya senang mereka karena punya pemikiran yang menyimpang dari pola umum yang sudah busuk. Mengambil pilihan yang tak populer tapi mengacu pada sila kelima. Niatnya benar, bukan kamuflase. Betul-betul membela rakyat.

Artinya kita masih ada harapan mengingat masih ada pemimpin yang membela rakyat?

Kalau kita lihat, memang kita masih punya pemimpin yang benar, tapi jumlahnya sedikit. Dari sekian banyak kepala daerah, banyak yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini kan menunjukkan betapa busuknya kita. Betapa tidak pahamnya elite pada dasar negara kita. Betapa jauh antara ucapan dan perbuatan. Kita menjadi orang yang pragmatis.

Kalau kita lihat kepala daerah yang berhasil, itu karena hati nuraninya tajam. Mestinya virus positif ini bisa ditularkan.

Saya rasa presiden atau Menteri Dalam Negeri perlu memanggil para kepala daerah yang berhasil untuk berbicara di depan kepala daerah se-Indonesia, untuk menularkan virus positif. Ini bukan untuk menggurui, namun untuk bertukar pikiran, diskusi. Langkah ini penting dilakukan. Mungkin cara ini bisa mempercepat reformasi birokrasi.[]